Liranews.com - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan bahwa Indonesia memiliki potensi konflik karena keberagaman dan pluralitas masyarakat. Perbedaan itu menjadi positif bila ada sinergi. Sebaliknya menjadi potensi disintegrasi dan tercerai berai apabila tidak ada kearifan.

“Agama bisa menjadi salah satu faktor pemicu. Perbedaan agama bisa mengarah positif dan negatif. Apalagi  ini menyangkut masalah keyakinan,” kata Lukman Hakim Saifuddin ketika menerima delegasi peserta program “Penguatan Moderatisme Keagamaan Bagi Tokoh Muda Lintas Agama” di ruang rapat pimpinan, Kamis 29 Maret 2012. Program yang diselenggarakan Center for Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta diikuti 30 peserta tokoh muda lintas agama. Dari jumlah itu 10 diantaranya dari Papua (lima orang dari Jayapura dan lima lainnya dari Manokwari).

Menurut Lukman Hakim Saifuddin, potensi konflik termasuk konflik bernuansa agama memang perlu dicermati karena bangsa Indonesia sangat besar. Jumlah penduduk Indonesia sebanyak 240 juta lebih merupakan terbesar keempat di dunia, setelah Cina, India, Amerika Serikat. Dan, Indonesia menempati bentangan geografis yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke.

Liranews.com - Demonstrasi di depan gerbang utama DPR RI semakin memanas. Ratusan mahasiswa yang masih bertahan saat hujan deras mengguyur kawasan Senayan, berhasil menjebol jeruji gerbang utama DPR RI.

Berdasarkan pantauan wartawan, mahasiswa menjebol jeruji tersebut dengan menggunakan spanduk yang diikatkan kepada jeruji  besi. Mereka kemudian menarik beramai-ramai jeruji besi tersebut.

Liranews.com - Ketua MPR RI Taufiq Kiemas menegaskan terlalu lama jika seorang calon gubernur (Cagub) DKI Jakarta menjanjikan masalah macet Jakarta bisa diatasi dalam waktu tiga tahun.

"Janji 3 tahun macet selesai janganlah," kata Kiemas di gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (26/3/2012).

Liranews.com - Pembatalan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hanya dimungkinkan dengan Tap MPR. Hal ini dikatakan Guru Besar Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Bandung, Jaih Mubarok, “Sebetulnya bisa saja diajukan ke paripurna MPR. Nantinya akan melahirkan Tap MPR. Hal ini dimungkinkan karena secara hierarki putusan MK ada di bawah Tap MPR,” katanya.

Hal ini dikatakannya terkait putusan MK melakukan judicial review terhadap UU perkawinan. Keputusan tersebut melahirkan banyak protes karena dianggap bertentangan dengan hukum Islam. “Peninjauan terhadap putusan mahkamah konstitusi bisa dilakukan apabila melanggar nilai falsafah kebangsaan, yaitu Pancasila. Sila pertamanya merupakan pandangan bangsa Indonesia mengenai keesaan Allah SWT. Dalam hal ini yang paling berpengaruh adalah islam, sebagai agama mayoritas, " ujar Mubarok.