Liranews.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit hasil perumusan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan 2012 yang dilakukan pemerintah dengan DPR. ICW menduga terdapat mark-up atau pengelembungan dalam penghitungan subsidi bahan bakar minyak.

"Kalaupun disahkan kami akan berkonsultasi dengan KPK bahwa ini berpotensi korupsi. Kita juga akan meminta BPK mengaudit tata cara mekanisme penghitungan subsidi BBM," kata Koordinator Program Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas saat menemui Fraksi PDI Perjuangan di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (29/3).

Liranews.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berharap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2011 "naik kelas" dari sebelumnya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).          

"Dari kesungguhan dan komitmen Pemprov Sumut dewasa ini, kami berharap tahun ini Pemprovsu mendapat opini WTP untuk laporan 2011," ujar Kepala BPK Perwakilan Sumut Muktini saat menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sumut di Aula Kantor BPK Sumut di Medan, tadi malam.

Liranews.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mempersilakan pembelian enam pesawat Sukhoi diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pernyataan ini menyusul kecurigaan sejumlah LSM tentang potensi korupsi dalam proyek tersebut. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, saat rapat kerja tentang Pengadaan Alutsista Prioritas Tahun Anggaran 2010-2014, dengan Komisi I di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/3/2012).

Menurut Sjafrie, pra audit untuk menunjukkan transparansi terhadap sejumlah kejanggalan, dalam rencana pengadaan pesawat tempur.

Namun, Sjafrie menegaskan pihaknya belum mengucurkan dana sepeser pun dalam pengadaan enam pesawat Sukhoi, dengan nilai kontrak 470 juta dolar Amerika Serikat (AS).

Liranews.com - Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara Muktini SH mengingatkan agar Pemko Medan tidak perlu menyediakan fasilitas bagi tim dari BPK yang melakukan pemeriksaan baik itu peralatan, makan maupun uang harian karena telah disediakan BPK.

"Jadi kami mohon agar walikota beserta jajaran tidak perlu repot-repot memikirkan itu, sebab ini merupakan salah satu apa yang dilakukan BPK sejak 2007 yaitu reformasi birokrasi. Untuk itu jangan memberikan fasilitas," kata Muktini kepada Walikota Medan, Drs Rahudman Harahap, MM ketika penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2011 kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, di Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (20/3).