MK KABULKAN UJI MATERI PEMILU MENGGANGGU JADWAL KPU YANG SUDAH DISUSUN

MK KABULKAN UJI MATERI PEMILU MENGGANGGU JADWAL KPU YANG SUDAH DISUSUN

Jakarta, LiraNews.com – Mahkamah Konstitusi (MK). Kamis (11/1/2018), mengabulkan uji materi (judicial review) Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu),

Dengan ketentuan ini, maka parpol yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014 tetap harus menjalani verifikasi faktual untuk lolos sebagai peserta Pemilu 2019.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari menerima apapun keputusan MK. Namun dia berharap keputusan tersebut tidak membebani lembaganya sebagai penyelenggara pemilu.

“Harapan kami di level Undang-Undang perlu direvisi dulu. Jangan kemudian hasil putusan MK itu KPU yang diminta menindaklanjuti. Karena yang di JR kan UU,” ujar Hasyim.

Untuk itu, ia meminta anggota DPR RI sebagai perwakilan parpol bersiap menindaklanjuti putusan MK tersebut. KPU akan kesulitan bila melakukannya sendiri.

“KPU sebagai pelaksana tinggal mengikuti itu. Pengalaman yang sudah-sudah, apa pun itu, apakah pemilu atau pilkada, kalau ada judicial review, yang diminta menindaklanjuti itu KPU melalui PKPU (Peraturan KPU). Ini tidak tepat,” papar Hasyim.’

KPU, katanya, harus menjadwal ulang tahapan tersebut untuk parpol yang belum diverifikasi. Karena putusan MK keluar setelah masa verifikasi faktual, tentunya bisa mengganggu jadwal yang sudah disusun.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, konsekuensi dari putusan MK tersebut, KPU memiliki tugas berat. Sebab, pada waktu yang hampir bersamaan, KPU menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018 dan memulai tahapan Pemilu 2019.

“KPU harus bekerja keras, cerdas, cermat dan strategis serta menjaga integritasnya. Karenanya, di saat seperti ini, profesionalisme dan integritas KPU harus benar-benar dijaga, agar tidak mudah terpengaruhi oleh kepentingan parpol-parpol yang sedang diverifikasi," kata Titi.

Dalam keterangan tertulisnya, Pakah Hukum Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, bahwa putusan MK hanya membatalkan norma UU Pemilu, tetapi tidak membatalkan peraturan-peraturan pelaksananya yang diterbitkan sebelum adanya Putusan MK.

Putusan itu, baru berlaku hari ini 11 Januari 2018. Sementara proses verifikasi parpol bakal peserta Pemilu 2019 telah berjalan. Verifikasi faktual terhadap parpol yang sudah diverifikasi tahun 2014 telah dilaksanakan, dan berdasarkan aturan yg berlaku sekarang hanya dilakukan di daerah Jakarta-Solo.

“Karena sifat putusan MK adalah prospektif dan tidak retroaktif, maka p

Tags:
Redaksi

Penulis: Redaksi

KANTOR REDAKSI :
Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

Berita Terkait

Form Komentar



Masukan 6 kode diatas :

huruf tidak ke baca? klik disini refresh


Komentar Via Facebook


Profil LIRANEWS.COM

Dewan Pengarah : Mayjen TNI (Purn) Arief Siregar, SH, MH, M.Sc • Mayjen TNI (Purn) Zulfahmi Rizal, M.Sc • Dr. H. Syahrial Yusuf, SE, MM • Prof, Dr, Ir, Marsudi W. Kisworo, M.Sc • Prof, Dr, Ahmad Mubarok Dewan Redaksi : Drs. HM. Jusuf Rizal, SE, M.Si • M Husnie • Mustaqin Ishak Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi :Drs. HM. Jusuf Rizal, SE, M.Si Wakil Pemimpin Redaksi :M. [...]

Facebook

Twitter