MK: TIDAK ADIL JIKA PARPOL PESERTA PEMILU 2014 TAK HARUS MELALUI VERIFIKASI FAKTUAL

MK: TIDAK ADIL JIKA PARPOL PESERTA PEMILU 2014 TAK HARUS MELALUI VERIFIKASI FAKTUAL

Menurutnya, ide besar menyederhanakan partai dengan mengetatkan syarat tidak terwujud. Namun, semangat penyederhanaan parpol bukan berarti pembatasan terhadap warga negara yang ingin membentuk parpol baru.

“MK bukan menolak hak warga negara berpolitik dengan membentuk partai, sepanjang memenuhi persyaratan,” kata Manahan.

Sebagaimana diketahui sejumlah parpol baru calon peserta Pemilu 2019 yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Islam Damai Idaman (Idaman), menggugat materi Pasal 173 ayat 1 dan 3 UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena dianggap tidak adil. Pasal tersebut membedakan perlakuan kepada parpol untuk bisa ikut dalam Pemilu 2019

Mereka yang menggugat Pemberlakuan berbeda tersebut yakni verifikasi faktual hanya diwajibkan kepada semua parpol baru, sementara bagi parpol yang telah menjadi peserta pemilu sebelumnya hanya mengikuti proses penelitian administrasi. LN-AZA

Tags:
Redaksi

Penulis: Redaksi

KANTOR REDAKSI :
Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

Berita Terkait

Form Komentar



Masukan 6 kode diatas :

huruf tidak ke baca? klik disini refresh


Komentar Via Facebook


Profil LIRANEWS.COM

Dewan Pengarah : Mayjen TNI (Purn) Arief Siregar, SH, MH, M.Sc • Mayjen TNI (Purn) Zulfahmi Rizal, M.Sc • Dr. H. Syahrial Yusuf, SE, MM • Prof, Dr, Ir, Marsudi W. Kisworo, M.Sc • Prof, Dr, Ahmad Mubarok Dewan Redaksi : Drs. HM. Jusuf Rizal, SE, M.Si • M Husnie • Mustaqin Ishak Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi :Drs. HM. Jusuf Rizal, SE, M.Si Wakil Pemimpin Redaksi :M. [...]

Facebook

Twitter