MK: TIDAK ADIL JIKA PARPOL PESERTA PEMILU 2014 TAK HARUS MELALUI VERIFIKASI FAKTUAL

MK: TIDAK ADIL JIKA PARPOL PESERTA PEMILU 2014 TAK HARUS MELALUI VERIFIKASI FAKTUAL

Jakarta, LiraNews.com – Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi dalam dalam Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 173 ayat (1) berbunyi, "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verilikasi oleh KPU".

Sementara, Pasal 173 ayat (3) berbunyi, "Partai politik yang telah lulus verilikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu".

Maka, dengan keputusan tersebut ketentuan tersebut ada perubahan. Parpol yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014 tetap harus menjalani verifikasi faktual untuk lolos sebagai peserta Pemilu 2019.

Ketua MK Arief Hidayat menyatakan, frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) bertentangan dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Menyatakan Pasal 173 ayat (3) bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Arief saat membacakan putusan hukum perkara Nomor 53/PUU-XV/2017.di Gedung MK, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Dalam pertimbangannya, MK menilai tidak adil apabila parpol peserta pemilu 2014 tak harus melalui verifikasi faktual. Sebab, terjadi perubahan jumlah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dari tahun 2014 lalu hingga saat ini.

Padahal, syarat untuk lolos menjadi peserta pemilu mensyaratkan parpol memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, 75 persen jumlah kabupaten/kota, dan 50 persen jumlah kecamatan. “Parpol juga harus mempunyai kantor tetap di untuk kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota,” katanya.

Sebelumnya, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul saat membacakan pertimbangan putusan mengatakan, latar belakang Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi Pasal 173 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Verifikasi Partai Politik adalah untuk suksesnya tujuan penyederhanaan partai politik (parpol) di Indonesia.

MK beranggapan, dihilangkannya proses verifikasi faktual bagi parpol lama justru membuat jumlah parpol semakin bertambah. “Kalau tidak ada verifikasi maka jumlah partai akan terus bertambah,” ujar Manahan.

Diakui Manahan, dampak lanjutan dari aturan verifikasi faktual yang tidak diberlakukan adalah jumlah fraksi di DPR pun bisa semakin banyak. Saat ini jumlah fraksi di parlemen sebanyak 10 parpol. Jumlah ini akan semakin banyak apabila parpol tidak dilakukan verifikasi.

Tags:
Redaksi

Penulis: Redaksi

KANTOR REDAKSI :
Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

Berita Terkait

Form Komentar



Masukan 6 kode diatas :

huruf tidak ke baca? klik disini refresh


Komentar Via Facebook


Profil LIRANEWS.COM

Dewan Pengarah : Mayjen TNI (Purn) Arief Siregar, SH, MH, M.Sc • Mayjen TNI (Purn) Zulfahmi Rizal, M.Sc • Dr. H. Syahrial Yusuf, SE, MM • Prof, Dr, Ir, Marsudi W. Kisworo, M.Sc • Prof, Dr, Ahmad Mubarok Dewan Redaksi : Drs. HM. Jusuf Rizal, SE, M.Si • M Husnie • Mustaqin Ishak Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi :Drs. HM. Jusuf Rizal, SE, M.Si Wakil Pemimpin Redaksi :M. [...]

Facebook

Twitter