KSPI: PABRIK PETASAN MELEDAK TEWASKAN 47 KARYAAN, KEMENAKER HARUS BERTANGGUNG JAWAB

KSPI: PABRIK PETASAN MELEDAK TEWASKAN 47 KARYAAN, KEMENAKER HARUS BERTANGGUNG JAWAB

Jakarta, LiraNews.com – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, bahwa ledakan pabrik petasan di Kosambi, Tangerang, merupakan pelanggaran serius terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970.

KSPI mengatakan, berdasarkan investigasi tim FSPMI-KSPI yang pagi ini turun langsung ke lokasi, Jumat (27 Oktober 2017) insiden yang menewaskan 47 orang buruh tersebut diduga kuat memenuhi unsur pidana.

Lebih tragis lagi, di perusahaan yang penuh dengan bahan-bahan berbahaya tersebut tidak ada alat yang memadai terkait dengan K3. Bahkan saat ledakan terjadi, pabrik dalam kondisi terkunci sehingga para buruh tidak bisa cepat menyelamatkan diri. Dia juga menyayangkan pabrik yang penuh bahan berbahaya ini bisa beroperasi tanpa standar keamanan yang memadai.

Menurut Said Iqbal, hal ini menunjukkan lemahnya pengawas ketenagakerjaan. Oleh karena, menurut Said Iqbal, pihak Kementerian Ketenagakerjaan harus bertanggungjawab.

“Kepala Disnakertrans dan Menteri Ketenagakerjaan harus dicopot dari jabatannya, karena gagal dalam memberikan perlindungan terhadap kaum buruh,” kata Said Iqbal. Hal ini sebagai bentuk tanggungjawab moral, karena telah lalai dalam melakukan pengawasan. “Tetapi kalau masih memiliki rasa malu, sebaiknya mengundurkan diri,” lanjutnya.

Di mencontohkan, ketika terjadi tragedi asbestos di Jepang yang menyebabkan banyak buruh meninggal dunia karena menghirup debu asbestos selama bertahun-tahun, Menteri Perburuhan Jepang mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Di Indonesia, seharusnya Menaker melakukan hal yang sama. “Karena sudah beberapa kali terjadi insiden yang menewaskan puluhan pekerja seperti kasus Mandom di Bekasi, pabrik petasan dan sebelumnya kasus perbudakan pabrik panci di Tangerang. Bahkan, di PT Mandom Bekasi tidak ada yang bertanggungjawab,” ujarnya.

Selain itu, di perusahaan ini juga diduga banyak terjadi pelangaggan ketenagakerjaan. Status hubungan kerja para pegawai tidak jelas dan dibayar murah. Bahkan diduga perusahaan ini juga mempekerjakan pekerja anak. Dimana hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003.

“Para pekerja dibayar upah murah dan tidak ada kejelasan status,” katanya.

Menurut Said Iqbal, pihaknya akan membawa kasus ini ke dalam sidang tahunan organisasi buruh internasional ILO. “Pada pada tahun ini ILO Governing Body sedang melakukan sidang yang salah satunya membahas tentang K3. Ka

Tags:
Redaksi

Penulis: Redaksi

KANTOR REDAKSI :
Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

Berita Terkait

Form Komentar



Masukan 6 kode diatas :

huruf tidak ke baca? klik disini refresh


Komentar Via Facebook


Profil LIRANEWS.COM

LiraNews adalah media online Indonesia yang menyajikan berita terbaru di seluruh indonesia , kebanyakan media online di bangun dari perusahaan besar atau di bangun oleh orang-orang media , Tetapi kami adalah sekumpulan mahasiswa Perguruan tinggi di Jakarta yang senang dengan dunia internet . LiraNews bukanlah yang pertama bergerak di bidang media portal online , Tetapi kami yakin akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk [...]

Facebook

Twitter