Liranews.com - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Taufiequrachman Ruki, menyampaikan masih ada area yang mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan perbaikan kinerja transparansi pengelolaan keuangan negara.

Ini disimpulkan berdasarkan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010. Salah satu yang ditemukan BPK adalah terdapat sejumlah sistem yang masih lemah pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

"Sistem pencatatan penerimaan perpajakan masih memiliki kelemahan sehingga pencatatan menurut Kas Negara sebesar Rp 965,33 miliar di antaranya tidak ditemukan di catatan DJP dan pencatatan penerimaan menurut DJP sebesar Rp 645,2 miliar tidak ditemukan di catatan menurut Kas Negara," ujar Taufiequrachman, dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah, di Jakarta, Senin (19/9/2011 ).

BPK juga menemukan adanya pembatalan penerimaan pajak oleh bank sebesar Rp 3,39 triliun. Akan tetapi, penyebab pembatalan ini belum dapat dijelaskan oleh pemerintah.

Kelemahan lainnya, lanjut dia, sistem pengendalian atas pencatatan piutang pajak oleh instansi tersebut belum memadai. Ada kelemahan dalam pengawasan atas pencatatan penambahan piutang pajak sehingga data penambahan dalam aplikasi piutang terdapat selisih Rp 2,51 triliun dengan dokumen sumber. Dan, pengurangan piutang berbeda sebesar Rp 1,03 triliun dengan penerimaannya.

Kondisi tersebut menunjukkan pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan pemerintah, di mana penyempurnaan sistem pencatatan, penagihan penerimaan, dan piutang perpajakan harus disempurnakan.