PULUHAN RIBU MASSA DEMO DI DEPAN MONAS TOLAK PERPPU ORMAS

PULUHAN RIBU MASSA DEMO DI DEPAN MONAS TOLAK PERPPU ORMAS

Jakarta, LiraNews.com - Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2017 tersebut dinilai telah merugikan ormas lainnya.

Hal itu dikatakan Koordinator Aliansi Ormas dan Umat Islam Jabodetabek, Habib Kholilullah Al-Habsyi di depan Pintu Barat Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017).

"Perppu memberangus demokrasi kami. Menko Polhukam Wiranto dan Presiden Joko Widodo diharapkan mendengar aspirasi kami menolak Perppu tersebut," ujar Habib Kholilulloh Al-Habsyi kepada wartawan.

Dia juga berharap Menko Polhukam Wiranto melihat kondisi politik saat ini. Maka kekhawatiran majelis taklim ini bisa didengar.

"Mau lah dia (Wiranto) melihat bangsanya sendiri. Ada puluhan ribu massa di sini," kata Kholilulloh.

Berikut isi 7 poin yang menyikapi terbitnya Perppu No 2/2017 tentang Ormas.

Kami Aliansi Ormas dan Umat Islam Jabodetabek menyatakan:

1. Dari berbagai kajian para ahli hukum antara lain Bapak Maneger Nasution Komnas HAM menyimpulkan bahwa Perppu Ormas cacat lahir, subtansi, metodologi, pikir dan paham sehingga sangat tidak layak untuk diberlakukan dalam situasi saat ini.

2. Perppu Ormas memiliki latar belakang di mana pada bulan April lalu Menkopolhukam menyatakan akan membubarkan salah satu ormas Islam yaitu HTI, sedangkan OPM yang makar, PT. Freeport, Asing dan Aseng yang menjarah 86 persen SDA dibiarkan. Hal ini
menjadi bukti pemerintah Jokowi adalah rezim diktator, represif dan otoriter anti-Islam.

3. Dengan meneliti pasal demi pasal yang terdapat dalam Perppu Ormas dapat disimpulkan bahwa Perppu Ormas adalah jalan pintas bagi pemerintahan Jokowi menuju rezim diktator, karena Perppu Ormas telah menutup jalan diskusi dan pembelaan bagi pihak yang dituduh oleh pemerintah secara subjektif tanpa proses pengadilan.

4. Perppu Ormas menimbulkan tindakan diktator (kesewenang-wenangan) yang jauh lebih kejam dari penjajahan Belanda, Orde Lama dan Orde Baru, karena pemerintah akan mudah menangkap lawan politik atau pihak yang kritis dengan pemerintah dengan hukuman seumur hidup, atau paling ringan 5 tahun dan paling lama 20 tahun.

5. Nampak jelas latar belakang munculnya Perppu Ormas adalah politik balas dendam kekalahan Ahok dalam Pilgub DKI dan kekhawatiran kekalahan partai pendukung Rezim Jokowi dalam Pilkada serentak dan Pilpres yang akan datang, dapat disimpulkan Perppu Ormas adalah bentuk politik balas dendam yang sangat kotor, bertentangan dengan UUD 45 dan tindakan anti-Pancasila dari dari Rezim Jokowi dan partai pendukungnya.

6. Mempertimbang

Tags:
Redaksi

Penulis: Redaksi

KANTOR REDAKSI :
Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

Berita Terkait

Ada 1 Komentar untuk Berita Ini

  • AKroofnum

    01 Agustus 2018 - 15:15:16 WIB

    I found nice roof windows :)

Form Komentar



Masukan 6 kode diatas :

huruf tidak ke baca? klik disini refresh


Komentar Via Facebook


Profil LIRANEWS.COM

Dewan Pengarah :  Mayjen TNI (Purn) Arief Siregar, SH, MH, M.Sc • Mayjen TNI (Purn) Zulfahmi Rizal, M.Sc • Dr. H. Syahrial Yusuf, SE, MM • Prof, Dr, Ir, Marsudi W. Kisworo, M.Sc • Prof, Dr, Ahmad Mubarok Dewan Redaksi :  Drs. HM. Jusuf Rizal, SE, M.Si • M Husnie • Mustaqin Ishak • Ahmad Hadariy, S.Ag Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Indra Lesmana Wakil Pemimpin Redaksi : M. [...]

Facebook

Twitter