GEPRINDO: JOKOWI HARUS JUJUR, PERATURAN DIVESTASI 51% SAHAM FREEPORT BERKAT JASA SBY

GEPRINDO: JOKOWI HARUS JUJUR, PERATURAN DIVESTASI 51% SAHAM FREEPORT BERKAT JASA SBY

Jakarta, LiraNews.com - Saya membaca berita Harian Tempo kemarin tanggal 5 September 2017 terkait pidato Pak Jokowi di depan Projo dalam acara Rakernas Projo III di Sport Hall Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin malam, 4 September 2017.

Ada satu statement Pak Jokowi yang menurut saya kurang elegan untuk diucapkan oleh seorang presiden Republik Indonesia di mana Pak Jokowi terkesan pamer akan kehebatan dirinya dan tim negosiasi Freeport dalam pembahasan divestasi saham Freeport untuk Indonesia sebesar 51%.

Ada kesan yang ingin ditonjolkan oleh Pak Jokowi bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi Indonesia berhasil memenangkan negosiasi dengan pelepasan saham Freeport sebesar 51%.

Jokowi mendeskripsikan Betapa alotnya negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Freeport, namun sayangnya ada hal yang menurut saya terlalu ditonjolkan, sementara ada hal lain yang dihilangkan oleh Pak Jokowi terkait dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintahan sebelumnya.

Berhubung usaha saya bergerak di industri pertambangan mineral tembaga, saya cukup mengikuti perkembangan peraturan yang berhubungan dengan industri pertambangan mineral.

Setahu saya sejak tahun 2009 dimasa pemerintahan SBY, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang revolusioner yaitu Undang-undang nomor 4 tahun 2009 yang menyangkut larangan ekspor mineral mentah atau ore ke luar negeri dan kewajiban perusahaan tambang mineral logam untuk membangun smelter, undang-undang tersebut diikuti dengan terbitnya PP 23 tahun 2010 dan PP 24 tahun 2012.

Terbitnya aturan tersebut membuat industri pertambangan mineral terhenti, saya salah satu korban kebijakan tersebut, meskipun saya mengalami kerugian yang sangat besar saya tetap mendukung terbitnya aturan-aturan tersebut karena tujuannya sangat bagus untuk kepentingan strategis bangsa dan negara Indonesia kedepan.

Dalam PP 23 maupun PP 24 diatur tentang divestasi saham pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus yang sahamnya dimiliki oleh asing.

Pasal 97 ayat 1 ditekankan bahwa pemegang iup dan iupk dalam rangka penanaman modal asing setelah 5 tahun berproduksi wajib melakukan divestasi saham nya secara bertahap sehingga pada tahun ke 10 sahamnya paling sedikit 51% dimiliki peserta Indonesia, dan PP ini pun secara otomatis berlaku untuk freeport.

Menurut saya sangatlah tidak elegan ketika Pak Jokowi tidak menceritakan jasa Pak SBY dalam memperjuangkan kepemilikan Indonesia terhadap saham Freeport, bahkan Pak Jokowi terus menyindir pemerintah sebelumnya dengan mengatakan Indonesia ter

Tags:
Redaksi

Penulis: Redaksi

KANTOR REDAKSI :
Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

Berita Terkait

Ada 2 Komentar untuk Berita Ini

  • Agen Walatra Berry Jus DKI Jakarta

    10 Oktober 2017 - 10:44:35 WIB

    Informasi bermanfaat untuk kesehatan
    https://goo.gl/15DfVt
  • Cara Menghilangkan Mual

    12 Oktober 2017 - 08:21:43 WIB

    Informasi bermanfaat untuk kesehatan
    https://goo.gl/GnhXuj

Form Komentar



Masukan 6 kode diatas :

huruf tidak ke baca? klik disini refresh


Komentar Via Facebook


Profil LIRANEWS.COM

LiraNews adalah media online Indonesia yang menyajikan berita terbaru di seluruh indonesia , kebanyakan media online di bangun dari perusahaan besar atau di bangun oleh orang-orang media , Tetapi kami adalah sekumpulan mahasiswa Perguruan tinggi di Jakarta yang senang dengan dunia internet . LiraNews bukanlah yang pertama bergerak di bidang media portal online , Tetapi kami yakin akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk [...]

Facebook

Twitter