Liranews.com - Jakarta - Pemerintah saat ini masih melakukan pembahasan konsep kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM). Jika konsepnya sudah sempurna, bukan tidak mungkin pada pertengahan Mei nanti, pembatasan BBM dapat diberlakukan. Demikian disampaikan Menko Perekonomian Hatta Rajasa pada kunjungannya di Surabaya, Minggu (29/4/2012). Ia mengakui, rencana pembatasan BBM molor dari yang semula direncanakan pada 1 Mei nanti karena memang pembahasan konsepnya belum matang 100 persen.

"Kami masih mengkaji berbagai opsi kebijakan untuk mencari dampak mudharat-nya yang paling kecil," katanya. Menurutnya, saat ini tidak mudah membicarakan kebijakan terkait BBM. Meskipun konteksnya perekonomian, banyak pihak yang masih menganggap bicara kebijakan BBM adalah bicara politik.

Liranews.com - Jakarta - Partai Demokrat tetap mendukung kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, meski menilai banyak partai politik  yang tak suka terhadap berbagai langkah Dahlan sehingga mengambil langkah untuk menentang. "Karena beliau (Dahlan) membantu Presiden, tentu kami dukung.

Akan tetapi, para politikus di parpol lain banyak yang gerah. Ya, maklum sajalah," kata Wakil Sekretaris Jenderal PD Ramadhan Pohan, melalui pesan singkat, Senin (16/4/2012).

Ramadhan dimintai tanggapan atas langkah sejumlah anggota Dewan yang mengajukan usulan hak interpelasi.

Liranews.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengakui rancangan anggaran Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2012 hanya jiplakan dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan alokasinya pun tidak kreatif dan kurang produktif.

"Saya mengakui anggaran ini seperti copy paste. Hanya diganti tahun dan angkanya saja," kata Dahlan di sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR MPR, Jakarta, Rabu (28/3) lalu.

Liranews.com - Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan belum lama ini melakukan penggantian sejumlah direksi BUMN. Antara lain Direktur Utama Pelni, Dirut Garuda Indonesia dan direksi dilingkungan Perkebunan Negara (PTPN) serta PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Namun pengangkatan sejumlah direksi BUMN tersebut mengundang protes dari berbagai kalangan.

Terkait itu, Ketua BUMN Watch Naldy Nazar Haroen menegaskan, pengangkatan direksi dan komisaris BUMN harus tetap berpegang pada aturan dan persedur berlaku. Dengan itu, upaya menciptakan profesionalisme di lingkungan pengelola perusahaan milik Negara.