SITUNG KPU BELUM JUGA SELESAI. PENGAMAT : KINERJA KPU PERLU DIAUDIT

SITUNG KPU BELUM JUGA SELESAI. PENGAMAT : KINERJA KPU PERLU DIAUDIT

LiraNews, Jakarta -- Atas laporan dugaan kecurangan dalam situng KPU, Bawaslu telah menyatakan KPU melanggar administrasi pemilu terkait tata cara penginputan Situng. Walau tetap diminta agar KPU mempertahankan Situng sebagai wadah informasi publik, dengan catatan harus mengedepankan ketelitian dan akurasi dalam memasukkan data sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Hal ini diputuskan Bawaslu RI, dikantornya, ditulis Jumat (7/6/2019).

Pantauan redaksi, hingga lebaran H+2 situng KPU belum menyelesaikan 100% rekapitulasi suara. Hingga 07 Juni 2019, pukul 10.00 Wib, tercatat 97,064% data masuk. Sementara hasil rekapitulasi manual telah diumumkan pada tanggal 21 Mei 2019 yang lalu.

Menangapi hal ini, Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies Muhammad Tri Andika meminta agar kinerja KPU dapat diaudit. Pasalnya masyarakat perlu tahu, apa alasan KPU belum menyelesaikan rekapitulasi pada situng, setelah 17 hari mengumumkan hasil rekap manual.

"Ini sangat diluar kewajaran. Logikanya KPU sudah memiliki seluruh data di tiap TPS sehingga telah mengumumkan hasil rekap manual pada 21 Mei yang lalu. Namun mengapa sampai saat ini situng KPU belum selesai? Saya kira ada yang kurang pas disini. Perlu ada audit kinerja, baik terhadap Situng KPU, maupun pada tahapan yang lainnya. Karena ini berkaitan dengan pengunaan uang rakyat, serta KPU memegang peranan penting dalam demokrasi Indonesia," kata pengamat politik Tri Andika.

Tri Andika khawatir dengan tidak selesainya rekapitulasi pada situng, dan tanpa ada penjelasan yang memadai, KPU dianggap melawan putusan Bawaslu. Lebih daripada itu, cara kerja seperti ini buruk bagi demokrasi kita.

"Kita perlu tahu apa alasan KPU belum menyelesaikan situng KPU, sementara data sudah lengkap. Harus ada penjelasan terbuka dari KPU. Kita khawatir ini akan membentuk opini seolah-olah KPU melawan putusan Bawaslu untuk mencermati proses situng," ujar Andika.

Selanjutnya Andika meminta agar KPU bisa bersikap bijaksana dan terbuka. Terlebih saat ini KPU sebagai pihak terlapor dalam gugatan sengketa pilpres yang diajukan pihak Prabowo Sandi.

"Untuk memperbaiki persepsi publik, saya kira KPU harus bersikap terbuka. Saya kita tidak bijak membiarkan situng KPU yang belum selesai seperti ini. Saya kira KPU tidak punya masalah internal, karena selalu terlihat baik di publik. Jika pun ada, tentu kita perlu tahu, karena KPU ini milik seluruh rakyat Indonesia" tutup Andika.**

    Tags: politik
    Redaksi

    Penulis: Redaksi

    KANTOR REDAKSI :
    Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
    Jl. Dr. Saharjo No. 111 Tebet
    Jakarta Selatan 12810


    Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

    Berita Terkait


    Komentar Via Facebook


    Profil LIRANEWS.COM

    LiraNews adalah media online Indonesia yang menyajikan berita terbaru di seluruh indonesia , kebanyakan media online di bangun dari perusahaan besar atau di bangun oleh orang-orang media , Tetapi kami adalah sekumpulan mahasiswa Perguruan tinggi di Jakarta yang senang dengan dunia internet . LiraNews bukanlah yang pertama bergerak di bidang media portal online , Tetapi kami yakin akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk [...]

    Facebook

    Twitter