NARASI YANG HILANG DALAM PROYEKSI KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP CAPRES-CAWAPRES

NARASI YANG HILANG DALAM PROYEKSI KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP CAPRES-CAWAPRES

Jakarta, LiraNews.com -- Tahun 2019 akan menentukan arah kebijakan pemerintah dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bisa saja, langkah yang diambil presiden terpilih nanti tentu tak terlepas dari capaian kinerja dan kelemahan yang ada dalam tahun-tahun sebelumnya.

"ICEL memberikan refleksi terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam periode waktu 2014-2018. Catatan ini dituangkan dalam “Catatan Awal Tahun 2019: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres, ”terang Rika Fajrini, Kepala Divisi Tata Kelola Hutan dan Lahan pada acara Catatan Awal Tahun ICEL di Paradigma Kafe, Pegangsaan Menteng Jakarta Pusar, Rabu (9/1/2019).

Menurutnya, dari isu tata kelola hutan dan lahan, ICEL mencatat penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla belum berorientasi dan berimplikasi nyata pada pemulihan lingkungan. Juga narasi bagaimana rencana pemulihan dan strategi eksekusi dari gugatan triliunan rupiah yang dimenangkan pemerintah belum banyak dibahas.

Pengendalian Karhutla pun masih bertitik berat pada peran KLHK, padahal Inpres 11 Tahun 2015 tentang peningkatan pengendalian Karhutla memandatkan peran lintas kementerian dan lembaga.

Pada aspek perhutanan sosial, ICEL mencatat capaian perhutsos yang sebelumnya ditargetkan 12,7 juta ha tidak akan tercapai di tahun 2019. Penyesuaian target pun harus diiringi dengan strategi radikal jika ingin memperoleh capaian yang diinginkan.

Selain itu, terdapat kabar baik dari pengelolaan sawit dengan diterbitkannya Inpres 8 Tahun 2018 yang lebih populer dikenal dengan sebutan Inpres Moratorium Sawit. Penguatan implementasi Inpres Moratorium Sawit lebih strategis menjawab permasalahan perkelapasawitan dibandingkan memaksakan lahirnya UU Perkelapasawitan.

"Dari isu tata kelola pesisir dan maritim, ICEL memberikan catatan antara lain terkait kebijakan reklamasi, penanganan sampah plastik, kebijakan perlindungan pesisir dan laut dari tekanan PLTU Batubara dan capaian Kawasan Konservasi Perairan, "ujar Rika.

Sementara itu, Ohiongyi Marino Kepala Divisi Tata Kelola Maritim dan Pesisir menyampaikan kebijakan reklamasi. Menurutnya, pemerintah lebih mementingkan kepentingan investor dibandingkan aspek lingkungan hidup dan sosial.

Hal ini terlihat dengan diperbolehkannya reklamasi di RZWP-3-K 14 provinsi, dan diterbitkan kembali izin lokasi reklamasi di Teluk Benoa. Hal yang juga terjadi dalam kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta.

“Kebijakan reklamasi masih minim partisipasi masyarakat, namun masif kepentingan inv

Tags: nasional
Redaksi

Penulis: Redaksi

KANTOR REDAKSI

 

 

 


Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

Berita Terkait

Form Komentar



Masukan 6 kode diatas :

huruf tidak ke baca? klik disini refresh


Komentar Via Facebook


Profil LIRANEWS.COM

Dewan Pengarah :  Mayjen TNI (Purn) Arief Siregar, SH, MH, M.Sc • Mayjen TNI (Purn) Zulfahmi Rizal, M.Sc • Dr. H. Syahrial Yusuf, SE, MM • Prof, Dr, Ir, Marsudi W. Kisworo, M.Sc • Prof, Dr, Ahmad Mubarok Dewan Redaksi :  Drs. HM. Jusuf Rizal, SE, M.Si • M Husnie • Mustaqin Ishak • Ahmad Hadariy, S.Ag Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Indra Lesmana Wakil Pemimpin Redaksi : M. [...]

Facebook

Twitter