KETUM DN LPRI SAYANGKAN PUTUSAN MA KABULKAN KORUPTOR NYALEG

KETUM DN LPRI SAYANGKAN PUTUSAN MA KABULKAN KORUPTOR NYALEG

Jakarta, LiraNews.com -- Ketua Umum Dewan Nasional Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DN-LPRI), Syarifuddin Tahir, sangat menyayangkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan koruptor dapat mencalonkan kembali menjadi calon DPRD-DPR RI.

"Ini sama saja MA kembali memberikan peluang korupsi di dalam DPR kembali. Kami minta KPU tidak perlu menjalankan putusan yang dikeluarkan oleh MA dengan waktu 90 hari yang di putuskan dalam putusan MA, "ujar Tahir pada Liranews.com di Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Intinya, penegak hukum harus bisa memberantas korupsi sampai keakar-akarnya, agar pelaku koruptor jangan di berikan gerak yang seluas-luasnya lagi.
Bila perlu, pihaknya dari DN LPRI mengusulkan agar koruptor di
hukum mati.

Harusnya, tambah Tahir, DPR harus dihuni oleh orang-orang yang bersih dan bebas dari para koruptor yang menguras uang negara. DPR itu dipilih oleh rakyat dan mereka harus selalu membawa dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta mengedepankan kepentingan rakyat.

"Bukan duduk di DPR justru menjadi sarang koruptor. Kita siap mengawal dan memantau seluruh anggota DPR agar bangsa ini bisa bersih dari koruptor, "tandas Tahir.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) telah memutus 12 gugatan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan eks nara pidana kasus korupsi mendaftar sebagai calon legislatif.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah kepada wartawan mengatakan
dari 12 gugatan itu hanya dua yang diterima, sedangkan 10 sisanya ditolak.
Meski demikian MA dalam putusannya memperbolehkan eks napi kasus korupsi mendaftar caleg itu tetap berlaku bagi seluruh pemohon.

Eks napi kasus korupsi diloloskan mendaftar caleg, bukannya MA juga tidak konsisten dalam pemberantasan kasus korupsi. MA, kata dia, hingga kini tetap komitmen, karena persoalan ini masih berkaitan dengan hak azasi warga negara untuk dipilih dan memilih.

MA mengabulkan gugatan pemohon lantaran aturan PKPU itu bertentangan dengan UU 7/2017 tentang Pemilu.
Substansinya, MA sependapat dengan KPU, tapi secara norma harus diatur dalam UU, bukan di pelaksanaan (PKPU).

Untuk diketahui, pada Juli lalu, Bawaslu RI mengindentifikasi bakal caleg dengan latar belakang mantan narapidana korupsi di Pileg 2019. Hasilnya, di tingkat DPRD provinsi, kabupaten dan kota, ternyata ada 199 bakal caleg DPRD eks napi korups yang tersebar
di 11 propinsi, 93 kabupaten dan 12 kota.

Napi yang terbanyak di Parpol dari Gerindra: 27 disusul Golkar: 25. Kemudian NasDem: 17, lalu Partai Berkarya: 16, Hanura: 15

Tags:
Redaksi

Penulis: Redaksi

KANTOR REDAKSI

 

 

 


Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

Berita Terkait

Form Komentar



Masukan 6 kode diatas :

huruf tidak ke baca? klik disini refresh


Komentar Via Facebook


Profil LIRANEWS.COM

Dewan Pengarah :  Mayjen TNI (Purn) Arief Siregar, SH, MH, M.Sc • Mayjen TNI (Purn) Zulfahmi Rizal, M.Sc • Dr. H. Syahrial Yusuf, SE, MM • Prof, Dr, Ir, Marsudi W. Kisworo, M.Sc • Prof, Dr, Ahmad Mubarok Dewan Redaksi :  Drs. HM. Jusuf Rizal, SE, M.Si • M Husnie • Mustaqin Ishak • Ahmad Hadariy, S.Ag Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Indra Lesmana Wakil Pemimpin Redaksi : M. [...]

Facebook

Twitter