KANTOR DISEGEL, KPK DAN BPK DIMINTA AUDIT KEUANGAN LPJKN

KANTOR DISEGEL, KPK DAN BPK DIMINTA AUDIT KEUANGAN LPJKN

Jakarta, LiraNews.com -- Ketua Umum DPP ATAPI (Asosiasi Tenaga Ahli Pemborong Indonesia dan Ketua Umum DPP ASKOPINDO (Asosiasi Konstruksi Pemborong Indonesia) Syarifuddin Tahir, menyayangkan penyegelan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) oleh beberapa orang di kubu LPJKN.

Penyegelan tersebut membuat Pengurus dan Anggota LPJKN tidak bisa masuk kerja, karena kantor yang beralamat di Jalan Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan itu masih di gembok. LPJKN adalah lembaga yang melayani kepentingan asosiasi jasa konstruksi.

"Penyegelan ini langsung berimbas kepada kami sebagai pelaksana asosiasi dari pusat sampai daerah untuk melayani kepentingan anggota asosiasi, "kata Tahir sapaan akrab Syarifuddin Tahir pada Liranews.com, Rabu (12/9/2018).

Harusnya, kata Tahir, kalau ada permasalahan pembayaran sewa gedung dibicarakan baik-baik, agar pelayanan kepada seluruh asosiasi tidak dibiarkan terlantar seperti sekarang ini.

Pihaknya juga mempertanyakan gedung LPJKN, apakah gedung milik pribadi atau milik lembaga. Kalau milik lembaga, kata dia, berarti uang hasil beli gedung itu juga dari uang asosiasi yang disetor dari uang SBU dan uang SKT/SKA.

Tidak salah, pihak asosiasi punya hak untuk mempertanyakan hal ini. Artinya, persoalan ini jangan terkesan ada permainan, yakni ada dusta di antara LPJKN dan pihak asosiasi serta kelompok-kelompok lainnya.

Selaku pimpinan asosiasi dan bersama asosiasi lain, Tahir mengaku sangat tidak terima dibuat pelayanan yang seperti ini. Dia meminta urusan kepentingan LPJKN jangan sampai membuat kegiatan asosiasi di terlantarkan.

"Kami minta KPK dan BPK untuk mengaudit keuangan LPJKN, biar keuangan lembaga bisa dapat di pertanggungjawabkan," ujar Tahir.

Pihaknya juga berharap kepada Presiden Jokowi untuk bisa meninjau kembali Undang-Undang Jasa Konstruksi No: 2 tahun 2017. Karena Lembaga Jasa Konstruksi seharusnya langsung dibawah presiden seperti BNSP. Bukan sekarang dibawah Kementerian PUPR yang masih banyak kepentingan di kementerian itu.

"Ini tujuannya, supaya lembaga LPJKN bisa lebih bijak melayani kepentingan anggota dari pusat sampai daerah," tandas Tahir. LN-AZA.

    Tags:
    Redaksi

    Penulis: Redaksi

    KANTOR REDAKSI

     

     

     


    Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
    Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


    Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

    Berita Terkait

    Form Komentar



    Masukan 6 kode diatas :

    huruf tidak ke baca? klik disini refresh


    Komentar Via Facebook


    Profil LIRANEWS.COM

    Dewan Pengarah :  Mayjen TNI (Purn) Arief Siregar, SH, MH, M.Sc • Mayjen TNI (Purn) Zulfahmi Rizal, M.Sc • Dr. H. Syahrial Yusuf, SE, MM • Prof, Dr, Ir, Marsudi W. Kisworo, M.Sc • Prof, Dr, Ahmad Mubarok Dewan Redaksi :  Drs. HM. Jusuf Rizal, SE, M.Si • M Husnie • Mustaqin Ishak • Ahmad Hadariy, S.Ag Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Indra Lesmana Wakil Pemimpin Redaksi : M. [...]

    Facebook

    Twitter