EKTP: PEMBERANTASAN KORUPSI KPK BERCITA RASA KEKUASAAN

EKTP: PEMBERANTASAN KORUPSI KPK BERCITA RASA KEKUASAAN

Jakarta, LiraNews.com - Penanganan Korupsi EKTP yang ditangani oleh KPK sejak awal penuh dengan kejutan-kejutan yang sesungguhnya tak perlu ada dan tidak perlu terjadi andai KPK melakukan kewenangannya secara baik, benar, adil, sesuai tupoksinya dan bekerja dengan menjaga independensi lembaga KPK. Namun karena tampaknya unsur pimpinan KPK menjadi sub ordinat kekuasaan, maka penegakan hukum itu pun menjadi berselera buruk dengan cita rasa kekuasaan.

Dari awal bila kita mengikuti proses penangan korupsi EKTP, langkah KPK sudah terlihat gamang dan terkesan butuh petunjuk dari kekuasaan dengan menghadap Presiden di Istana. Pasca pertemuan itu kemudian Ketua KPK dalam sebuah konperensi persnya pada 3 Maret 2017 menyatakan bahwa semoga Kasus EKTP tidak mengakibatkan guncangan politik karena menyebut nama besar.

Dua kalimat diatas, yaitu guncangan politik dan nama besar telah membawa KPK kedalam penegakan hukum yang tidak adil dan menempatkan orang tidak lagi sama dihadapan hukum dengan istilah nama besar. Tentu dengan demikian bagi KPK ada nama kecil yang bisa diproses tanpa perlu petunjuk penguasa dan ada nama besar yang butuh petunjuk kekuasaan hingga harus menghadap dulu kepada presiden. KPK blunder dalam melaksakan tugasnya yang harus memandang siapa saja sama dihadapan hukum.

Kalimat guncangan politik itu sekarang justru menjadi sangat menarik untuk ditelusuri. Tampak jelas jika mengikuti proses yang terjadi, KPK bekerja keras untuk menjaga agar guncangan politik itu tak terjadi. Guncangan itu sekarang terlihat justru mengguncang politik kenyamanan Presiden Jokowi dan Partai Penguasa. Golkar dengan dukungannya kepada Jokowi terguncang, PDIP juga terguncang dengan disebutnya nama-nama elit partai.

Setya Novanto sang Ketua Umum Golkar yang kini mendekam di rumah tahanan KPK, kita ketahui selama ini adalah pendukung utama Jokowi dan partai besar pertama yang menyatakan dukungannya kepada pencalonan periode kedua Jokowi 2019 nanti. Politik kenyamanan itu terguncang hingga sang Menko Maritim Luhut Panjaitan yang selama inj kasat mata sebagai garda utama kekuasaan Jokowi harus tergopoh-gopoh membawa Airlangga Hartarto menghadap Presiden Jokowi. Mungkin dan patut diduga untuk dimintakan restu menjadi pengganti Setya Novanto yang akhirnya ditinggal kawan maupun lawan. Sendirian merasakan dinginnya dan bekunya suasana rumah tahanan. Dan sekarang guncangan terhadap kenyamanan politik itu mulai teratasi seiring Airlangga kini menduduki tampuk pimpinan Golkar, maka dukungan kepada Jokowi pun terselamatkan.

Guncangan politik kedua yang ditakutkan KPK terjadi

Tags:
Redaksi

Penulis: Redaksi

KANTOR REDAKSI :
Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

Berita Terkait

Form Komentar



Masukan 6 kode diatas :

huruf tidak ke baca? klik disini refresh


Komentar Via Facebook


Profil LIRANEWS.COM

Dewan Pengarah : Mayjen TNI (Purn) Arief Siregar, SH, MH, M.Sc • Mayjen TNI (Purn) Zulfahmi Rizal, M.Sc • Dr. H. Syahrial Yusuf, SE, MM • Prof, Dr, Ir, Marsudi W. Kisworo, M.Sc • Prof, Dr, Ahmad Mubarok Dewan Redaksi : Drs. HM. Jusuf Rizal, SE, M.Si • M Husnie • Mustaqin Ishak Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi :Drs. HM. Jusuf Rizal, SE, M.Si Wakil Pemimpin Redaksi :M. [...]

Facebook

Twitter