GUGATAN LGBT DIATUR DALAM HUKUM PIDANA DITOLAK MK, GURU BESAR IPB AKAN TETAP BERJUANG

GUGATAN LGBT DIATUR DALAM HUKUM PIDANA DITOLAK MK, GURU BESAR IPB AKAN TETAP BERJUANG

Jakarta, LiraNews.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan soal lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) diatur dalam hokum pidana. Majelis menganggap, kewenangan menambah unsur pidana baru dalam suatu undang-undang bukanlah kewenangan MK. Melainkan kewenangan dari Presiden dan DPR.

Mahkamah menolak argumen pemohon yang menyatakan bahwa proses pembentukan undang-undang memakan waktu lama. Sebab hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan pembenar Mahkamah mengambil-alih wewenang pembentuk undang-undang.

Selain itu, Mahkamah menyatakan bahwa pasal-pasal dalam KUHP tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.

"Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan tindak pidana baru sebab kewenangan tersebut berada di tangan Presiden dan DPR. MK tidak boleh masuk ke dalam wilayah politik hukum pidana," ujar anggota majelis, hakim Maria Farida dalam pertimbangannya di gedung MK, Jakarta, Kamis (14/12/2017).

Sementara itu, Guru Besar IPB Euis Sunaryati mengaku sedih dengan penolakan dari lembaga yang diharapkan. Pihaknya akan terus berjuang lewat jalur lain dan mencari jalan lain untuk berjuang, dan mencari solusi lain.

"Kami tahu magnitude persoalan ini sedemikian rupa. Kami tetap akan berjuang lewat jalur yang akan kami perjuangkan. Nanti akan kami bicarakan. Kami tetap hormat pada semua hakim MK, khususnya pada empat hakim MK yang dissenting opinion," ucap Eius.

Seperti diketahui, Euis dan bersama 11 rekannya berharap kumpul kebo dan homoseks bisa masuk delik pidana dan dipenjara. Mereka menggugat Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP yang mengatur soal perzinaan, perkosaan, dan juga pencabulan. Pasal-pasal tersebut saat ini ini dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Pada gugatannya, mereka meminta MK mengubah frasa dalam aturan-aturan tersebut. Hal tersebut membuat objek dalam aturan tersebut menjadi lebih luas. Zina pada pasal 284 KUHP diminta turut mencakup seluruh perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Dengan kata lain, maka kumpul kebo akan bisa dijerat bila gugatan dikabulkan.

Pemerkosaan pada pasal 285 KUHP diminta mencakup semua kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh, baik yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan maupun yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki. Dengan kata lain, maka seorang perempuan yang memperkosa atau mencoba memperkosa laki-laki juga bisa dipidana.

Perbuatan cabul sebagaimana pada pasal 292 KUHP diminta turut mencakup

Tags:
Redaksi

Penulis: Redaksi

KANTOR REDAKSI :
Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

Berita Terkait

Form Komentar



Masukan 6 kode diatas :

huruf tidak ke baca? klik disini refresh


Komentar Via Facebook


Profil LIRANEWS.COM

Dewan Pengarah : Mayjen TNI (Purn) Arief Siregar, SH, MH, M.Sc • Mayjen TNI (Purn) Zulfahmi Rizal, M.Sc • Dr. H. Syahrial Yusuf, SE, MM • Prof, Dr, Ir, Marsudi W. Kisworo, M.Sc • Prof, Dr, Ahmad Mubarok Dewan Redaksi : Drs. HM. Jusuf Rizal, SE, M.Si • M Husnie • Mustaqin Ishak Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi :Drs. HM. Jusuf Rizal, SE, M.Si Wakil Pemimpin Redaksi :M. [...]

Facebook

Twitter