JUSUF RIZAL: PENERBITAN SK SELAIN KETUM KSPSI, YORRYS RAWEYAI TIDAK SAH DAN ILLEGAL

JUSUF RIZAL: PENERBITAN SK SELAIN KETUM KSPSI, YORRYS RAWEYAI TIDAK SAH DAN ILLEGAL

Jakarta, LiraNews.com -- Wakil Ketua Umum Bidang OKK (Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan) KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), HM. Jusuf Rizal menyebutkan penerbitan SK DPP KSPSI tanpa ditandatangani Ketua Umum, Yorrys Raweyai dan Sekjen, Rudy Priyitno tidak sah dan illegal. Itu melanggar konstitusi organisasi dan abuse of power.

Hal tersebut disampaikan pria berdarah Madura-Batak itu menjawab pertanyaan media di Jakarta, terkait adanya penerbitan SK revisi Kepengurusan DPD KSPSI Propinsi Banten, Dwi Djatmiko diluar hasil Konferdalub KSPSI Propinsi Banten, dengan Ketua Dedi Suderajat oleh Ketua Harian DPP KSPSI, Syukur Sarto dan Wasekjen Bidang Usaha Najamuddin Sanap.

"Penerbitan SK Revisi tersebut, setelah mempelajari dan merekam proses penerbitannya, itu illegal alias tidak sah. Yang berhak menerbitkan SK selama Ketua Umum masih cakap, maka yang sah adalah SK yang diterbitkan Ketua Umum Yorrys Raweyai dan Sekjen," tegas pria yang juga menjabat sebagai Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu.

Dikatakan bahwa DPD KSPSI Propinsi Banten telah melaksanakan Konferdalub atas permintaan pemilik suara mayoritas yang telah diatur dalam AD/ART tentang pelaksanaan Konferdalub. Dalam konferda tersebut telah terpilih Dedi Suderajad sebagai Ketua DPD KSPSI Propinsi Banten, periode 2017-2022. Konferdalub tersebut dibuka Waketum KSPSI, Jumhur Hidayat mewakili Ketum KSPSI, Yorrys Raweyai serta dilantik dan ditutup Waketum Bidang OKK, HM. Jusuf Rizal.

Menurut Jusuf Rizal yang juga menjabat Ketum Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI) itu, DPP KSPSI telah menerbitkan SK No.Kep/133/DPP KSPSI/XI/2017 tentang Kepengurusan DPD KSPSI Propinsi Banten, periode 2017-2022 secara sah dengan ditanda tangani Ketum Yorrys Raweyai dan Sekjen Rudi Prayitno, tanggal 8 November 2017.

Pada Pasal 3 dalam SK yang diterbitkan, disebutkan adanya pencabutan SK DPP KSPSI No. Kep 03/DPP KSPSI/III/2015, tanggal 9 Maret 2017 tentang kepengurusan Dwi Djatmiko dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 8 November 2017.

"Jadi bagaimana mungkin SK yang sudah dimatikan bisa dijadikan dasar oleh Ketua Harian, Syukur Sarto dan Wakil Sekjen Najamuddin Sanap dalam menerbitkan SK Revisi untuk Dwi Djatmiko dari hasil Rapimda DPD KSPSI Banten, 8-9 September 2017. Itu namanya SK Kuburan. Ibarat orang mati mau dihidupkan lagi. Ini abuse of power," tegas Jusuf Rizal.

Hal terpenting lagi, lanjutnya disebutkan penerbitkan SK Revisi untuk Dwi Djatmiko oleh Syukur Sarto diluar kewajaran, tanpa dasar serta subjektif. Meski beliau seni

Tags: hukum
Redaksi

Penulis: Redaksi

KANTOR REDAKSI :
Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

Berita Terkait

Form Komentar



Masukan 6 kode diatas :

huruf tidak ke baca? klik disini refresh


Komentar Via Facebook


Profil LIRANEWS.COM

LiraNews adalah media online Indonesia yang menyajikan berita terbaru di seluruh indonesia , kebanyakan media online di bangun dari perusahaan besar atau di bangun oleh orang-orang media , Tetapi kami adalah sekumpulan mahasiswa Perguruan tinggi di Jakarta yang senang dengan dunia internet . LiraNews bukanlah yang pertama bergerak di bidang media portal online , Tetapi kami yakin akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk [...]

Facebook

Twitter