HIDAYAT NUR WAHID: ANEH ! PENYELIDIKAN KASUS UJARAN KEBENCIAN VIKTOR DIHENTIKAN

HIDAYAT NUR WAHID: ANEH ! PENYELIDIKAN KASUS UJARAN KEBENCIAN VIKTOR DIHENTIKAN

Jakarta, LiraNews.com - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid menilai ada keanehan terkait penghentian penyelidikan kasus Viktor Laiskodat oleh Bareskrim.

Menurut politisi PKS ini, hak imunitas anggota DPR berani laksanakan tugas sebagai wakil rakyat, bukan menyebar ujaran kebencian.

"Aneh ya. Pdhl hak imunitas bagi Anggota DPR, agar mrk berani focus laksanakn tugas&amanat sbg wakil rakyat yg terhormat. Bukan unt sebar ujaran kebencian, sebar kabar tak benar, fitnah apalagi provokasi dan adudomba. Disitu ada pidananya&bukan hanya masalah ethika unt MKD saja," ujar Hidayat melalui akun Twitter @hnurwahid.

Sebagaimana dikabarkan, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Herry Rudolf Nahak mengatakan, Bareskrim tidak melanjutkan kasus ujaran kebencian dengan terlapor Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR, Viktor Laiskodat.

Menurutnya, pidato Viktor yang dipermasalahkan dan dilaporkan ke Bareskrim dilakukan pada saat anggota DPR itu melaksanakan reses. Pada saat itu, Bareskrim menilai, Viktor memiliki hak imunitas sebagai anggota DPR.

"Itu kita dapat informasi bahwa dia laksanakan pada saat reses dan melaksanakan tugas ada surat tugas. Sehingga berlaku hak imunitas diatur UU MD3. Itu berarti hak imunitas anggota DPR," kata Nahak di gedung LIPI, Jakarta, Selasa lalu.

Sebelumnya, tiga partai politik sudah melaporkan Viktor Laiskodat terkait dugaan ujaran kebencian dan permusuhan ke Bareskrim Polri. Tiga parpol itu adalah Gerindra, PAN, PKS. Kemudian, ormas sayap Demokrat, Gerakan Pemuda Demokrat juga melaporkan ke Bareskrim.

Viktor dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian dan permusuhan terkait pidatonya di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 1 Agustus lalu. Pidato Viktor di NTT tersebut pun viral di dunia maya. Dalam video tersebut, Viktor diduga menyebutkan ada empat partai yaitu Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN yang diduga mendukung adanya khilafah karena menolak Perppu Ormas. LN-RON

    Tags:
    Redaksi

    Penulis: Redaksi

    KANTOR REDAKSI :
    Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
    Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


    Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

    Berita Terkait

    Form Komentar



    Masukan 6 kode diatas :

    huruf tidak ke baca? klik disini refresh


    Komentar Via Facebook


    Profil LIRANEWS.COM

    Dewan Pengarah : Mayjen TNI (Purn) Arief Siregar, SH, MH, M.Sc • Mayjen TNI (Purn) Zulfahmi Rizal, M.Sc • Dr. H. Syahrial Yusuf, SE, MM • Prof, Dr, Ir, Marsudi W. Kisworo, M.Sc • Prof, Dr, Ahmad Mubarok Dewan Redaksi : Drs. HM. Jusuf Rizal, SE, M.Si • M Husnie • Mustaqin Ishak Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi :Drs. HM. Jusuf Rizal, SE, M.Si Wakil Pemimpin Redaksi :M. [...]

    Facebook

    Twitter