PETANI MISKIN JAWA TIDAK AKAN MENIMBULKAN BENCANA ALAM

PETANI MISKIN JAWA TIDAK AKAN MENIMBULKAN BENCANA ALAM

Jakarta, LiraNews.com - Kebijakan perhutanan sosial di Pulau Jawa kini diperkuat regulasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di wilayah Kerja Perum Perhutani. Permen LHK P.39/2017 ini sesungguhnya antara lain untuk mensukseskan penghentasan kemiskinan masyarakat atau petani tinggal di sekitar dan di dalam wilayah kerja Perhutani, Pulau Jawa. Petani miskin diberikan IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial) untuk memanfaatkan maksimal 2 Ha tanah hutan yang gundul atau maksimal tegakan 10 % dan mangkrak, tidak dikelola Perhutani. Masa waktu Izin Pemanfaatan ini 35 tahun, dievaluasi 5 tahun sekali. Jika pemegang Izin tidak melaksnakan kewajiban, maka Pemerintah mengambil kembali tanah hutan tersebut.

Di Jawa Barat terdapat beberapa warganegara dari kelas menengah atas mengkritik, mengecam bahkan mengajukan permohonan uji materiil di Mahkamah Agung agar Permen LHK No.P39/2017 itu dibatalkan, atau tidak berlaku.  Tentu saja para pemohon ini dengan beragam alasan dan kepentingan baik pribadi maupun kelompok.

Pengkritik klaim, pelaksanaan Permen LHK No. P.39/2017  akan menimbulkan banyak bencana alam.  Klaim Pengkritik ini dapat dinilai salah, mengada-ada, prasangka, apriori, ahistoris dan fiksi. Pengkritik  memprediksi kebijakan perhutanan sosial di Pulau Jawa akan merusak lingkungan alam dan pada gilirannya menyebabkan terjadinya bencana alam. Penyebab utama adalah rakyat miskin penerima IPHPS tidak cakep.Pengkritik  mencitrakan dirinya adalah orang  yang cakap dalam mengelola atau memanfaatkan lahan hutan. Kerangka berpikir diskriminatif telah mewarnai kritik dan penolakan atas kebijakan perhutanan sosial di sekitar wilayah kerja Perum Perhutani.

Apakah Petani Miskin tak cakap mengelola hutan lalu otomatis merusak alam dan karenanya timbulkan bencana alam? Jawabannya pasti tidak !

Perlu dipertegas, Permen LHK No. P.39/ 2017 menetapkan bahwa IPHPS diberikan pada areal hutan tutupan lahan terbuka atau tegakan hutan kurang atau sama dengan 10 %, secara terus menerus selama 5 tahun atau lebih. Areal hutan terbuka itu akan ditanam kembali lewat kegiatan perhutanan sosial disertai monitoring dan evaluasi (Monev), melibatkan pendampingan dalam hal permohonan, pemanfaatan, penyuluhan, teknologi, akses pembiayaan dan pemasaran.

Pengkritik klaim, Petani Miskin Pemegang IPHPS tidak cakep akan menjadikan hutan Indonesia rusak dan timbulkan bencana. Klaim tidak logis dan tidak faktual.

Pasal 5, ayat (2) Permen LHK Nomor P. 39/2017 menetapkan, usaha pem

Tags:
Redaksi

Penulis: Redaksi

KANTOR REDAKSI :
Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

Berita Terkait

Form Komentar



Masukan 6 kode diatas :

huruf tidak ke baca? klik disini refresh


Komentar Via Facebook


Profil LIRANEWS.COM

LiraNews adalah media online Indonesia yang menyajikan berita terbaru di seluruh indonesia , kebanyakan media online di bangun dari perusahaan besar atau di bangun oleh orang-orang media , Tetapi kami adalah sekumpulan mahasiswa Perguruan tinggi di Jakarta yang senang dengan dunia internet . LiraNews bukanlah yang pertama bergerak di bidang media portal online , Tetapi kami yakin akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk [...]

Facebook

Twitter