JIKA DATA PELANGGAN TANGGUNG JAWAB OPERATOR, LALU APA URUSANNYA PEMERINTAH MINTA DATA PELANGGAN ?

JIKA DATA PELANGGAN TANGGUNG JAWAB OPERATOR, LALU APA URUSANNYA PEMERINTAH MINTA DATA PELANGGAN ?

Banten, LiraNews.com - Alasan pemerintah cq Kementerian Komunikasi dan Informasi semakin tidak rasional. Kalau urusan data pelanggan menjadi tanggung jawab operator seluler, maka semakin jelas pemerintah mau enaknya sendiri. Lalu apa urusannya mendesak--bahkan -- mengancam pelanggan untuk memblokir nomor HP yang yang tidak mau melakukan registrasi ulang.

Bagi saya registrasi ulang itu bukannhanya metepotkan, tapi juga patut dicurigai kelak data warga masyarakat yang masuk dengan menjaring lewat cara registrasi ulang itu sangat mungkin kelak diginakan untuk politik, ekonomi (bisnis) atau mengidentifikasi sikap budaya warga masyarakat yang bersangkutan.

Lha, kalau desakan registrasi ulang itu merupakan pesanan pihak tetertentu misalnya -- bisnis, politik maupun pengarahan pada sikap dan budaya warga masyarakat, jelas ini prilaku jahat atau setidaknya manipulatif maupun pembodohan yang semena-mena sifatnya.

Warga bangsa (masyarakat) Indonesia berhak tahu apa yang hendak dilakukan oleh pemerintah, baik sebagai penyelenggara negara maupun penata dari penuelenggara penerintah. Apalagi dalihnya dari proses registrasi ulang nomor HP yang digunakan oleh semua warga masyarakat harus dan wajib untuk diregistrasi ulang.

Dalam bisnis politis midalnya, bisa jadi data warga masyarakat yang hendak dijaring dengan cara gampangan itu kelak dokomersialkan pada partai politik atau sebuah perusahaan milik kapitapis yang mau menggaruk lebih banyak keuntungan dengan cara gratisan. Sementara cerita yang beredar untuk setiap pencatatan data pemilik nomor HP -- karena setiap orang rata-rata memiliki lebih dari dua nomor HP -- info yang dipetoleh ajan dikenakan biaya ekstra untuk setiap momor HP sebesar Rp 600,-.

Lago-lagi warga masyarakat hendak dijadikan korban pemerasan setelah dikenakan pajak. Sementara mereks yang terbilang kaya raya justru memperoleh tax amnesty dan karpet merah. Padahal adal muasal uangnya tidak jelas maling dari proyek pbangunan kita yang mana.

Inilah rasa tidak adil itu yang dirasakan rakyat kebanyakan. Begitu juga pbodohan yang dilakukan, seoerti menganggap warga masyarakat tidak memerlukan penjelasan mengenai maksud dari registrasi ulang nomor HP yang telah bettahun-tahun menjadi hak milik dan hak pakai segenap warga masyarakat.

Pemerintah selayaknya serius melakukan perlindungan terhadap rakyat. Jangan lagi dibodohi dan diperas oleh pekerjaan yang tidak jelas juntrungannya.

Jacob Ereste, Atlantika Institut Nusantara

    Tags:
    Redaksi

    Penulis: Redaksi

    KANTOR REDAKSI :
    Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
    Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


    Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

    Berita Terkait

    Form Komentar



    Masukan 6 kode diatas :

    huruf tidak ke baca? klik disini refresh


    Komentar Via Facebook


    Profil LIRANEWS.COM

    LiraNews adalah media online Indonesia yang menyajikan berita terbaru di seluruh indonesia , kebanyakan media online di bangun dari perusahaan besar atau di bangun oleh orang-orang media , Tetapi kami adalah sekumpulan mahasiswa Perguruan tinggi di Jakarta yang senang dengan dunia internet . LiraNews bukanlah yang pertama bergerak di bidang media portal online , Tetapi kami yakin akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk [...]

    Facebook

    Twitter