ANIES: DARI 10 PROYEK INFRASTRUKTUR TAK MEMAKAI AMDAL LALIN

ANIES: DARI 10 PROYEK INFRASTRUKTUR TAK MEMAKAI AMDAL LALIN

Jakarta, LiraNews.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menggelar rapat bersama jajaran Dinas Perhubungan dan Ditlantas Polda Metro Jaya. Rapat tersebut membahas soal 10 proyek infrastruktur yang sedang dibangun di Jakarta.

Anies mengatakan, dari rapat tersebut diketahui bahwa 10 proyek infrastruktur yang sedang dibangun tak memakai AMDAL Lalin. (Analisis Dampak Lalu Lintas). Akibatnya, kata Anies, proyek pembangunan tersebut menimbulkan dampak kemacetan yang merugikan warga. "Dalam pertemuan tadi terkemuka bahwa ada 10 titik pembangunan infrastruktur, dan ternyata di 10 titik itu tidak pernah dilakukan AMDAL Lalin," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2017).

Menurut Anies, berdasarkan aturan yang berlaku, semestinya Amdal Lalin dikeluarkan terlebih dahulu, baru Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bisa keluar. Namun, pada 10 proyek infrastruktur tersebut, justru tidak ditemukan Amdal Lalin dan IMB. "Nah, AMDAL Lalinnya tidak ada, lalu kemudian IMBnya enggak mungkin keluar, proyeknya sudah jalan. Tata kelola ini yang tidak bisa dibiarkan terus menerus," lanjut Anies.

Anies mengatakan, ia telah menginstruksikan Sekda DKI Saefullah untuk memanggil seluruh penyelenggara konstruksi untuk menyelesaikan Amdal Lalin tersebut. "Kemudian nanti dilaporkan kepada Dishub dan kepolisian, lalu untuk dilaksanakan. Sehingga jalan-jalan yang sekarang terkena proyek bisa diberikan alternatif-alternatif yang tepat, sehingga tidak menimbulkan masalah," tuturnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Andri Yansah menjelaskan, ke-10 titik proyek infrastruktur tersebut terdiri dari proyek Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. "LRT kan ada dua tuh yang pusat. Ya terus LRT kita, MRT, terus 6 ruas flyover dan underpass," lanjutnya.

Dia menjelaskan, prosedur pembuatan Amdal Lalin semestinya datang dari penyelenggara melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Setelahnya, PTSP melakukan permohonan kepada Dishub untuk melakukan rapat internal. "Melibatkan smua stakeholders yang ada, seperti bina marga, tata kota segala macam dilihat. Nah itu rapat internal," ujarnya.

Setelah itu, dalam rapat eksternal PTSP mengundang pihak kepolisian untuk melihat konsep dari Amdal Lalin tersebut, baru akan keluar rekomendasi dari Dishub DKI Jakarta. "Nanti baru keluar rekomendasi, sampaikan lagi ke PTSP. Amdal lalinnya kan di PTSP. Kita hanya mengeluarkan rekomendasi," sebut Andri.

Aturan soal Amdal Lalin juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Anal

Tags:
Redaksi

Penulis: Redaksi

KANTOR REDAKSI :
Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

Berita Terkait

Form Komentar



Masukan 6 kode diatas :

huruf tidak ke baca? klik disini refresh


Komentar Via Facebook


Profil LIRANEWS.COM

LiraNews adalah media online Indonesia yang menyajikan berita terbaru di seluruh indonesia , kebanyakan media online di bangun dari perusahaan besar atau di bangun oleh orang-orang media , Tetapi kami adalah sekumpulan mahasiswa Perguruan tinggi di Jakarta yang senang dengan dunia internet . LiraNews bukanlah yang pertama bergerak di bidang media portal online , Tetapi kami yakin akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk [...]

Facebook

Twitter