DAMPAK POSITIF KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL THDP KESEJAHTERAAN PETANI MISKIN DI JAWA

DAMPAK POSITIF KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL THDP KESEJAHTERAAN PETANI MISKIN DI JAWA

Yogyakarta, LiraNews.com - Kebijakan perhutanan sosial di Pulau Jawa diperkuat dgn Permen LHK No.P.39 Tahun 2017 ttg Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Sasaran kebijakan ini adalah masyarakat atau petani miskin tinggal di sekitar atau di dalam areal kerja Perhutani di Pulau Jawa.

Perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani diberikan dalam bentuk IPHPS di hutan lindung dan hutan produksi. IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial)
diberikan kepada Petani miskin utk jangka waktu 35 tahun. 5 tahun sekali Pemerintah akan mengevaluasi apakah Pemegang IPHPS melaksanakan kewajiban.Jika tidak, maka Izin tersebut dicabut. Setiap keluarga petani miskin memperoleh maksimal 2 Ha tanah hutan negara untuk dimanfaatkan.

Terdapat beberapa dampak positif kebijakan ini terhadap petani miskin. Yaitu adanya kepastian hukum hubungan petani dan tanah; peningkatan kondisi keadilan sosial bagi petani miskin; dan, peningkatan kesejahteraan keluarga petani miskin.

Khusus terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga petani miskin, kebijakan perhutanan sosial melalui regulasi Permen LHK No.P.39 Tahun 2017 membawa dampak positif.

Implementasi Permen LHK ini menyebabkan meningkatnya pendapatan keluarga pemegang Izin Pemanfaatan. Selama ini dengan luas lahan dimiliki petani miskin hanya maksimal 0,5 Ha, rata2 pendapatan mereka per bulan hanya  Ro. 500 ribu. Jumlah ini tentu sangat memperihatinkan, rata2 per hari hanya mampu mengkonsumsi sekitar Rp.15 ribu. Sudah tentu miskin ekonomi, miskin pendidikan dan miskin kesehatan.

Tentu saja dengan perhitungan kasar, jika Petani miskin ini bisa mengelola 2 Ha lahan hutan negara, pendapatan keluarga mereka akan bertambah minimal menjadi Rp. 2 juta per bulan. Itu hitungan minimal !

Bisa jadi, hingga Rp.10 juta per bulan. Sangat layak dan mengalami perubahan strata sosial, yakni naik ke strata menengah di wilayah perdesaan.

Kemudian, dari sisi peluang usaha petani miskin atau sumber mata pencaharian, Permen LHK  ini akan menyerap setidak-tidaknya 4 kepala keluarga per 2 Ha. Diperkirakan dampak positif terhadap jumlah sumber mata pencaharian petani miskin mencapai sekitar 20 juta jiwa. Sangat banyak ! Pesebaran dampak positif ini tidak hanya di wilayah Provinsi Jawa Barat, tetapi seluruh Pulau Jawa, terutama di Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Dari bentuk usaha petani penggarap areal hutan yang diberi izin pemanfaatan, petani miskin akan memiliki semakin beragam atau banyak pilihan. Sesuai ketentuan Pasal 5 Permen LHK No. P.39, kegiatan dalam IPHPS meliputi:
1

Tags:
Redaksi

Penulis: Redaksi

KANTOR REDAKSI :
Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

Berita Terkait

Form Komentar



Masukan 6 kode diatas :

huruf tidak ke baca? klik disini refresh


Komentar Via Facebook


Profil LIRANEWS.COM

LiraNews adalah media online Indonesia yang menyajikan berita terbaru di seluruh indonesia , kebanyakan media online di bangun dari perusahaan besar atau di bangun oleh orang-orang media , Tetapi kami adalah sekumpulan mahasiswa Perguruan tinggi di Jakarta yang senang dengan dunia internet . LiraNews bukanlah yang pertama bergerak di bidang media portal online , Tetapi kami yakin akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk [...]

Facebook

Twitter