KESBANGPOL SOSIALISASIKAN UU PEMILU, PARSINDO MINTA SUKET PENDUDUK PERLU PEMBATASAN

KESBANGPOL SOSIALISASIKAN UU PEMILU, PARSINDO MINTA SUKET PENDUDUK PERLU PEMBATASAN

Luwu, LiraNews.com - Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Kesbangpol dan Linmas sosialisasikan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Kegiatan yang menghadirkan direktorat jenderal politik dan pemerintahan umum kementerian dalam negeri (Dirjen polhanum kemendagri) yang diwakili Andi Muhammad Yusuf dalam persentase yang dipaparkan bahwa perlunya kesadaran politik masyarakat dalam mensukseskan sebagaimana maksud aturan perundangan.

"Kesadaran itulah yang kita sosialisasikan sehingga aturan perundangan dapat berjalan dengan semestinya," ujar Yusuf di ruang sekretariat daerah, Rabu, (25/10/2017).

Sementara pihak KPU Luwu, Abdul Thayyib selaku ketua pada paparannya lebih menekankan pada suksesnya suatu pemilihan umum maupun pilkada tidak lepas dari kerjasama para pihak.

"Hajatan ini akan sukses tidak lepas dari peran bersama. Kalau penyelenggaranya maupun wasitnya adil dan bermartabat maka pemilihan akan berjalan baik," kata Thayyib.

Selain itu, Thayyib juga mengaku bila peraturan ini tak jauh berbeda dengan sebelumnya terutama soal tatacara dipenentuan kursi calon legislatif dan dirinya mempersilahkan para pihak menanyakannya ke kantor KPU Luwu bila belum dimengerti.

"Hampir sama dengan cara sebelumnya. Kami sudah lakukan simulasi. Bila ada yang belum paham silahkan ke kantor KPU Luwu, " jelas pria yang dikabarkan baru tiba pagi tadi demi menghadiri acara sosialisasi tersebut mengaku berusaha hadir dikarenakan acara ini dianggap penting.

Pada sesi tanyajawab, salahsatunya diberi kesempatan kepada partai swara rakyat indonesia (Parsindo). Irsyad Djafar sebagai ketua memberikan masukan akan pentingnya pembatasan waktu surat keterangan (Suket) penduduk, hal ini dimaksud menghindari pemanfaatan oknum yang punya kepentingan lain di pemilihan desa, pilkada maupun pemilu.

"Tadi sempat disinggung soal data penduduk yang belum merekam e- KTP. Ini perlu dibuat kesepahaman maupun kesepakatan bersama para pihak, mengingat hal ini potensi disalahkangunakan oknum di pilkades, pilkada maupun pemilu, sehingga perlu diantisipasi sejak awal," ucap Irsyad yang juga aktivis LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sulsel. LN-IRD

    Tags:
    Redaksi

    Penulis: Redaksi

    KANTOR REDAKSI :
    Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
    Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


    Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

    Berita Terkait

    Form Komentar



    Masukan 6 kode diatas :

    huruf tidak ke baca? klik disini refresh


    Komentar Via Facebook


    Profil LIRANEWS.COM

    LiraNews adalah media online Indonesia yang menyajikan berita terbaru di seluruh indonesia , kebanyakan media online di bangun dari perusahaan besar atau di bangun oleh orang-orang media , Tetapi kami adalah sekumpulan mahasiswa Perguruan tinggi di Jakarta yang senang dengan dunia internet . LiraNews bukanlah yang pertama bergerak di bidang media portal online , Tetapi kami yakin akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk [...]

    Facebook

    Twitter