KOMNAS HAM SEBUT REKLAMASI TELUK JAKARTA RAPOR TIGA TAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK

KOMNAS HAM SEBUT REKLAMASI TELUK JAKARTA RAPOR TIGA TAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK

Jakarta, LiraNews.com – Soal reklamasi teluk Jakarta dinilai sebagai salah satu rapor merah dalam tiga tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Pasalnya proyek ini dibuat tanpa izin analisa dampak lingkungan (AMDAL) yang benar, sehingga merugikan hak hidup nelayan.

Hal itu dikatakan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Sandra Moniaga dalam diskusi publik “Evaluasi tiga tahun kinerja HAM Jokowi-JK di Jakarta, kemaren.

"AMDAL yang benar harusnya juga mencakup analisa dampak sosial. Ini yang harus dilakukan dengan benar, transparan dan partisipatif," ujar Sandra kepada media.

Dia menjelaskan, Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup mengatur dengan jelas soal nasib para nelayan yang hidup di pesisir. “Jadi tanpa itu reklamasi tidak bisa dilakukan," katanya.

Seharusnya, kata Sandra, reklamasi AMDAL tidak bisa dilakukan hanya satu pulau per satu pulau tetapi dilakukan harus menyeluruh. Terutama bagaimana dampak lingkungan alam dan masyarakat sekitar.

Walaupun saat ini pemerintah menjamin kehidupan nelayan akan lebih baik dengan disiapkan pemukiman di pulau reklamasi, menurutnya harus dikaji apakah itu yang memang diharapkan nelayan.

"Apakah sesuai dengan kondisi nelayan saat ini yang haknya hilang akibat reklamasi," jelasnya.

Semestinya, kata Sandra, moratorium yang dulu diberlakukan harus dipertahankan sampai AMDAL dilakukan dengan benar dan partisipatif untuk seluruh proyek pulau reklamasi.

Terkait sisi penggusuran masyarakat nelayan pesisir atau pinggir kali, Sandra mengungkapkan, harus dilihat dari perspektif HAM keberpihakan pada kelompok miskin.

“Walaupun ini proyek pemprov DKI tapi tetap menjadi catatan dalam pemerintahan Jokowi-JK. Pada waktu Gubernur Ahok, rakyat digusur secara besar-besaran,” cetusnya.

Padahal, Sandar melanjutkan, seharusnya penataan kembali sungai dan pesisir bisa tanpa menggusur secara besar-besaran. Akibatnya banyak warga yang tidak siap mencari hunian sementara.

“Bisa dilakukan secara parsial, sehingga masyarakat juga bisa tingga di kampung deret atau rumah susun yang sudah ada," pungkasnya. LN-AZA

 

    Tags:
    Redaksi

    Penulis: Redaksi

    KANTOR REDAKSI :
    Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
    Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


    Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

    Berita Terkait

    Form Komentar



    Masukan 6 kode diatas :

    huruf tidak ke baca? klik disini refresh


    Komentar Via Facebook


    Profil LIRANEWS.COM

    LiraNews adalah media online Indonesia yang menyajikan berita terbaru di seluruh indonesia , kebanyakan media online di bangun dari perusahaan besar atau di bangun oleh orang-orang media , Tetapi kami adalah sekumpulan mahasiswa Perguruan tinggi di Jakarta yang senang dengan dunia internet . LiraNews bukanlah yang pertama bergerak di bidang media portal online , Tetapi kami yakin akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk [...]

    Facebook

    Twitter