MENGUATNYA PRAKTEK MAFIA PERADILAN

MENGUATNYA PRAKTEK MAFIA PERADILAN

Jakarta, LiraNews.com - Salahsatu gejala makin rusaknya Hukum dan HAM di Negeri ini adalah menguatnya praktek Mafia Peradilan. Praktek ini mulai muncul di jaman Soeharto.

Mafia Peradilan dalam definisinya secara mudah adalah Praktek Jual-Beli Vonis. Vonis yg seharusnya merupakan Putusan Hukum yg luhur dan adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sekarang dikotori oleh hawa nafsu Keuangan Yang Maha Kuasa. Putusan sudah dibuat di luar Sidang-sidang Pengadilan, lalu tinggal dibacakan.

Di jaman Soeharto praktek Mafia Peradilan diawali oleh Kediktatoran Penguasa yg mengintervensi Putusan Mahelis Hakim agar membebaskan Terdakwa atau menghukumnya dg berat. Sebagai gantinya, Majelis Hakim nemperoleh promosi. Campur tangan terjadi melalui tangan-tangan Hakim, Jaksa, Panitera, Pengacara dan Penyidik Polri/Jaksa. Mereka pada hakekatnya bermufakat jahat.

Di jaman yg lebih maju, bukan rezim kekuasaan yg berinisiatif, tetapi para Cukong dan Taipan. Hanya sebagian kecil para Hakim, Jaksa dan Pengacara yg masih konsisten di ruang Sidang mempertahankan Prinsip Negara Hukum. Apalagi kalau menghadapi lahan perkara yg basah semua ikut berpesta. Kalau ada orang2 penting dalam jajaran pengadilan tertangkap basah, itu karena mereka ceroboh saja.

Di jaman Jokowi-Ahok, Pengadilan benar-benar berada di bawah kendali para Taipan Mafia itu. Lihatlah di Pengadilan Ahok, bagaimana JPU minta menunda pembacaan Tuntutan untuk alasan politik kepentingan Ahok yg tidak terus-terang disampaikan. Di luar pengadilan orang membicarakan kemungkinan "belum ada DEAL" antara di JPU dg si Cukong. Bahkan kemudian JPU sengaja "mengubah" Pasal yg dipakai menuntut untuk bisa "membebaskan" Ahok... Mungkin di sini "deal" sudah tercapai. Sungguh berani!

Hukuman dua tahun bagi Ahok yg dinilai kurang berat, bisa saja masih diwarnai oleh campurtangan para Mafia dalam Putusan Majelis Hakim.

Sesudah Ahok terpidana, entah pula di mana dia "disimpan", tentu tidak lepas dari campurtangan para Mafia. Pasti Tuan Presiden Jokowi tahu di mana karibnya itu berada... tapi Jokowi sengaja membiarkannya. Sungguh rusak hukum ini di tangan para Bandit ini!

Kalau Ahok sudah dinyatakan terbukti secara meyakinkan bersalah, maka sudah semestinya Jamran dan Rijal harus dibebaskan dari segala tuntutan. Semua postingan mereka tentang Ahok dan para Ahokers secara tidak langsung dibenarkan oleh Putusan Pengadilan Ahok. Perasaan benci dan permusuhan memang wajib ditujukan kpd Penista Agama, agar mereka jera. Sebuah konsekwensi logis tentang keadilan. Padahal bukan perasaan benci dan permusuhan pula yg disam

Tags:
Redaksi

Penulis: Redaksi

KANTOR REDAKSI :
Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

Berita Terkait

Form Komentar



Masukan 6 kode diatas :

huruf tidak ke baca? klik disini refresh


Komentar Via Facebook


Profil LIRANEWS.COM

LiraNews adalah media online Indonesia yang menyajikan berita terbaru di seluruh indonesia , kebanyakan media online di bangun dari perusahaan besar atau di bangun oleh orang-orang media , Tetapi kami adalah sekumpulan mahasiswa Perguruan tinggi di Jakarta yang senang dengan dunia internet . LiraNews bukanlah yang pertama bergerak di bidang media portal online , Tetapi kami yakin akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk [...]

Facebook

Twitter