KPU HANYA TERIMA PARPOL SEBAGAI PESERTA PEMILU YANG ADA SK KEMENKUMHAM

KPU HANYA TERIMA PARPOL SEBAGAI PESERTA PEMILU YANG ADA SK KEMENKUMHAM

Jakarta, LiraNews.com – Partai politik yang berniat menjadi peserta Pemilu 2019 wajib mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2019 akan dimulai hari ini, Selasa (3/10/2017) hingga Senin (16/10/2017) mendatang.

Namun, bagaimana dengan partai politik yang saat ini masih terjadi konflik internal yang memiliki dualisme kepengurusan apakah kedua-duanya diterima sebagai peserta pemilu?

Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan, parpol mana yang nantinya dianggap sah sebagai peserta pemilu perlu dikaji terlebih dahulu secara matang sesuai aturan perundang-undangan yang ada.

"Tentang status Badan Hukum Parpol, KPU berpedoman kepada SK Kemenkumham. Bahwa ada gugatan-gugatan kan keputusannya Kemenkumham," ujar Hasyim.

Hasyim menjelaskan keputusan ini menjadi Peraturan KPU (PKPU) No 11 Tahun 2017 dalam Pasal 21 Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan terhadap:

a. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan Partai Politik yang sah.

Verifikasi ini berlaku baik itu partai baru maupun partai yang sebelumnya tercatat sebagai peserta pemilu lalu. Pasalnya, sejak 2014 hingga kini terdapat sejumlah daerah otonomi baru (DOB). Baik itu provinsi maupun kabupaten/kota.

Karena itu perlu dipastikan syarat kepengurusan terpenuhi di 100 persen provinsi dan 75 persen tingkat kabupaten/kota. Selain itu, verifikasi juga dibutuhkan untuk memastikan sah tidaknya kepengurusan sebuah partai politik.

"Jadi akan diteliti secara administratif. Ketentuannya jelas kok, partai yang ingin atau hendak menjadi peserta pemilu harus mendaftar dan harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan," terangnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menambahkan, parpol yang dinyatakan lolos penelitian administrasi akan lanjut ke tahap verifikasi faktual. Sedangkan parpol baik parpol lama maupun baru yang tidak lolos penelitian administrasi tidak bisa melanjutkan ke tahap verifikasi faktual dan tidak bisa menjadi peserta Pemilu 2019.

“Jika tidak lolos penelitian administrasi, parpol tidak bisa (jadi peserta pemilu). Itu konsekuensi logis berdasarkan UU. Bagi setiap parpol yang tidak lolos penelitian administrasi, dia tidak memenuhi syarat jadi calon peserta Pemilu 2019,” katanya.

Namun, terangnya, jika parpol lolos penelitian administrasi, parpol

Tags:
Redaksi

Penulis: Redaksi

KANTOR REDAKSI :
Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

Berita Terkait

Form Komentar



Masukan 6 kode diatas :

huruf tidak ke baca? klik disini refresh


Komentar Via Facebook


Profil LIRANEWS.COM

LiraNews adalah media online Indonesia yang menyajikan berita terbaru di seluruh indonesia , kebanyakan media online di bangun dari perusahaan besar atau di bangun oleh orang-orang media , Tetapi kami adalah sekumpulan mahasiswa Perguruan tinggi di Jakarta yang senang dengan dunia internet . LiraNews bukanlah yang pertama bergerak di bidang media portal online , Tetapi kami yakin akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk [...]

Facebook

Twitter