FBI :TOLAK PROYEK MEIKARTA YANG BERSIFAT AROGAN

FBI :TOLAK PROYEK MEIKARTA YANG BERSIFAT AROGAN

Jakarta, LiraNews.com – Ketua Front Bela Indonesia (FBI), Nur Hidayat mengatakan, bahwa sudah sangat jelas dan lugas amanah dari konstitusi dan ideologi falsafah Bangsa Indonesia yaitu UUD 45 dan Pancasila yang murni dan konsekwen, dan negara menjamin terwujudnya keadilan hukum dan kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Begitu pula peran dan tugas rakyat Bangsa Indonesia sebagai pemilik dan ahli waris ibu pertiwi yang syah terhadap tanah tumpah darah NKRI telah diatur dan ditentukan hak hak nya didalam konstitusi UUD 45 dalam berkeadilan dan berkedaulatan baik secara politik maupun kedidupan berkebangsaan di wilayah hukum RI.

Selanjutnya di dalam ketentuan perundang undangan yg berlaku di NKRI, bahwa segala hal pelaksanaan dan didalam menjalankan pembangunan apapun haruslah sesuai dengan koridor hukum yang telah ditentukan dan tidak bisa berbenturan dengan alasan “diskresi”,

“Artinya diskresi yang dikeluarkan oleh pemerintah lokal tidak lah berbenturan pada peraturan perundang undangan yang lebih tinggi diatas nya,” ujar Nur Hidayat dalam keterangannya kepada media di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Pembangunan yang dilakukan, katanya, haruslah mengacu kepada proses hukum dan keseimbangan lingkungan dan alam sebagai hak sosial dan alam sekitarnya dengan mengacu kepada prinsip keadilan.

Pembangunan yang dilakukan pun harus tetap memiliki konsep yang berwawasan lingkungan baik alam maupun sosial agar tidak terjadi kesenjangan dan ketimpangan sosial dan kerusakan alam yang semakin parah dikarenakan tidak adanya kajian AMDAL dan izin di dalam mendirikan bangunan, menciptakan suasana kecemburuan sosial yang semakin parah.

Praktik-praktik ini terjadi pad pembangunan mega-mega proyek seperti reklamasi dan meikarta, hanya karena nilai investasi dari segelintir para pengembang mengorbankan hak-hak kehidupan rakyat dan lingkungan hidup serta menabrak peraturan peraturan hukum yang telah disepakati dan dilaksanakan secara bersama-sama di wilayah hukum RI.

“Untuk itulah, kami sebagai rakyat Bangsa Indonesia yang memiliki hak dan juga sebagai ahli waris ibu pertiwi dari Republik Indonesia menuntut pemerintahan daerah dan pusat untuk tetap berpegang teguh dan memiliki ketegasan didalam pelaksanaan hukum yang telah di tentukan dalam perundang undangan khususnya UUD 45 sebagai acuan hukum tertinggi di NKRI,” tegasnya.

Oleh karena itu dari berbagai elemen bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat di atas

Tags:
Redaksi

Penulis: Redaksi

KANTOR REDAKSI :
Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

Berita Terkait

Form Komentar



Masukan 6 kode diatas :

huruf tidak ke baca? klik disini refresh


Komentar Via Facebook


Profil LIRANEWS.COM

LiraNews adalah media online Indonesia yang menyajikan berita terbaru di seluruh indonesia , kebanyakan media online di bangun dari perusahaan besar atau di bangun oleh orang-orang media , Tetapi kami adalah sekumpulan mahasiswa Perguruan tinggi di Jakarta yang senang dengan dunia internet . LiraNews bukanlah yang pertama bergerak di bidang media portal online , Tetapi kami yakin akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk [...]

Facebook

Twitter