MIGRAN CARE: KINERJA BNP2TKI HARUS DIAUDIT SEBELUM CABUT MORATORIUM TKI KE TIMUR TENGAH

MIGRAN CARE: KINERJA BNP2TKI HARUS DIAUDIT SEBELUM CABUT MORATORIUM TKI KE TIMUR TENGAH

Jakarta, LiraNews.com - Kinerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) harus diaudit terlebih dahulu sebelum mencabut moratorium Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Timur Tengah.

“Rencana pencabutan moratorium TKI dinilai percuma, karena selama ini program yang dilakukan BNP2TKI untuk membenahi tatakelola TKI belum berhasil,” ujar Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo.

Dia mengakui memang moratorium tersebut harus dibuka. Namun, akan lebih baik pengelolaannya diperbaiki terlebih dahulu. Pada 2015, Bank Dunia mencatat sumbangan remintasi TKI mencapai 10,5 miliar Dolar AS atau sekitar Rp 140 triliun.

Menurutnya, harus ada evaluasi menyeluruh dari tata kelola penempatan TKI di Timur Tengah. Selama ini BNP2TKI masih setengah hati mengevaluasi perusahaan penyalur TKI alias Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

"Menurut saya dirubah tata kelolanya. Selama dimonopoli PPTKIS tetap menimbulkan kerentanan. Harusnya modelnya goverment to goverment dan langsung dikelola negara," katanya.

BNP2TKI, imbuhnya, harus tegas mengaudit kinerja PPTKIS. Karena banyak perusahaan tersebut yang masih melanggar aturan tentang penempatan TKI.

Selain itu, Wahyu menambahkan, selama ini BNP2TKI belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang PPTKIS. Kekuatan diplomasi yang dilakukan pemerintah jugs belum cukup kuat memberikan perlindungan bagi TKI di luar negeri.

"Perlindungan TKI menjadi masalah utama. Harus diaudit juga kinerja kualitas diplomasi perlindungan TKI," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid menjelaskan, diperkirakan ada 30 ribu tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal yang berhasil lolos ke luar negeri tiap tahun.

Pasca-moratorium terbuka, ternyata impact-nya malah banyak TKI ilegal yang terkirim dan menimbulkan masalah

“Data imigrasi yang terkirim sampai saat ini sekitar 2.600 tenaga kerja per bulan. Jadi diperkirakan 30 ribu orang yang tidak tercatat oleh negara alias ilegal per tahunnya," kata Nusron. LN-AZA

    Tags:
    Redaksi

    Penulis: Redaksi

    KANTOR REDAKSI :
    Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
    Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


    Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

    Berita Terkait

    Form Komentar



    Masukan 6 kode diatas :

    huruf tidak ke baca? klik disini refresh


    Komentar Via Facebook


    Profil LIRANEWS.COM

    LiraNews adalah media online Indonesia yang menyajikan berita terbaru di seluruh indonesia , kebanyakan media online di bangun dari perusahaan besar atau di bangun oleh orang-orang media , Tetapi kami adalah sekumpulan mahasiswa Perguruan tinggi di Jakarta yang senang dengan dunia internet . LiraNews bukanlah yang pertama bergerak di bidang media portal online , Tetapi kami yakin akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk [...]

    Facebook

    Twitter