PARSINDO SULSEL ROADSHOW KE KABUPATEN KOTA PANTAU KESIAPAN VERIFIKASI

PARSINDO SULSEL ROADSHOW KE KABUPATEN KOTA PANTAU KESIAPAN VERIFIKASI

Makassar, LiraNews.com -- Dewan pimpinan wilayah partai Parsindo, turun langsung melakukan pemantauan sekaligus evaluasi pasca penerbitan surat keputusan (SK) pengurus di Kabupaten/Kota.

Partai hasil evolusi dari partai nahdhatul ummah Indonesia (PPNUI), tersebut terlihat gencar diberbagai wilayah dalam rangka membentuk kepengurusan maupun keanggotaan.

Tim DPW yg dikoordinir oleh Bendahara Umum Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) Sulsel, Eldizar A Noer Aziz, membenarkannya sekaligus menegaskan kesiapan pihaknya menghadapi verifikasi faktual.

"Kami diberi tugas pak ketua agar mengecek dan memastikan kepengurusan di kabupaten atau kota berjalan pasca pemberian mandat. Hasilnya nanti kami laporkan ke wilayah seperti apa perkembangan di lapangan," tutur Edil sapaan akrabnya.

Parsindo secara administrasi sudah dinyatakan lolos bersama dengan 72 partai lainnya, namun karena partai ini terbilang baru jadi harus dilakukan verifikasi faktual.

"Kami sudah lewati syarat verifikasi administrasi dan dinyatakan lolos. Bulan depan masuk tahapan verifikasi faktual. Insya Allah kami siap, kan target minimal 75 persen pengurus kabupaten kota sesuai aturan," pungkasnya.

Seperti diketahui bila partai lulus verifikasi di Sulawesi Selatan sesuai peraturan perundang- undangan, minimal kepengurusan 75 persen dari seluruh kabupaten/kota di Sulsel. Bila dipersentasekan maka wajib lulus minimal kepengurusan 18 dari 24 kabupaten/kota yang lolos verifikasi faktual.

Syarat verifikasi faktual diantaranya kepengurusan, sekretariat, SK maupun lainnya yang akan dicocokkan dengan berkas administrasi yang disampaikan masing-masing partai politik.

Informasi Parpol yang baru maupun lama akan berlaku sama bila di pemilu lalu belum dilakukan verifikasi misalnya Propinsi pemekaran baru.

Pada Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang Pemilu yakni Partai politik yang telah lolos verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu (Pasal 173 ayat 3).

Adapun bunyi pasal 173 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

(1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.
(2) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
d. memiliki kepeng

Tags:
Redaksi

Penulis: Redaksi

KANTOR REDAKSI :
Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

Berita Terkait

Form Komentar



Masukan 6 kode diatas :

huruf tidak ke baca? klik disini refresh


Komentar Via Facebook


Profil LIRANEWS.COM

LiraNews adalah media online Indonesia yang menyajikan berita terbaru di seluruh indonesia , kebanyakan media online di bangun dari perusahaan besar atau di bangun oleh orang-orang media , Tetapi kami adalah sekumpulan mahasiswa Perguruan tinggi di Jakarta yang senang dengan dunia internet . LiraNews bukanlah yang pertama bergerak di bidang media portal online , Tetapi kami yakin akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk [...]

Facebook

Twitter