NUR HIDAYAT: KORBANKAN HAK RAKYAT, STOP PEMBANGUNAN MEIKARTA

NUR HIDAYAT: KORBANKAN HAK RAKYAT, STOP PEMBANGUNAN MEIKARTA

Jakarta, LiraNews.com - Polemik pembangunan Kota Meikarta yang terletak di daerah Cikarang, Jawa Barat terus menuai protes. Pasalnya, rencana pembangunan di atas tanah seluas 22 juta meter persegi dengan taksiran dana sebesar Rp 278 Triliun hingga kini belum memiliki izin. Diantaranya izin RUTR (rancangan umum tata ruang), izin AMDAl, pemanfaatan lahan, dan izin mendirikan bangunan (IMB).

Selain itu, dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di NKRI, segala hal pelaksanaan dalam menjalankan pembangunan harus sesuai dengan koridor hukum yang telah ditentukan dan tidak bisa berbenturan dengan alasan diskresi. Artinya, diskresi yang dikeluarkan oleh pemerintah lokal tidak boleh berbenturan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Pembangunan harus mengacu kepada proses hukum, keseimbangan lingkungan dan alam sebagai hak sosial dengan mengacu kepada prinsip keadilan,” kata koordinator Gerakan Tolak Meikarta (GTM) Nur Hidayat dalam sebuah diskusi di bilangan Cawang, Jakarta Timur, kemarin.

Artinya, lanjut dia, pembangunan yang dilakukan harus tetap memiliki konsep yang berwawasan lingkungan baik alam maupun sosial, agar tidak terjadi disparitas dan kerusakan alam yang semakin parah, karena tidak ada kajian AMDAL dan izin dalam mendirikan bangunan serta dapat menciptakan kecemburuan sosial yang semakin dalam.

“Hanya karena nilai investasi menjanjikan, para pengembang mengorbankan hak-hak kehidupan rakyat dan menabrak hukum. Stop dan hentikan proyek pembangunan yang bersifat arogan,” tegasnya.

Dalam kesempatan sama, pengamat sosial Hendrajit mengungkapkan, strategi asimetris (proxy war) saat ini ada 3 langkah. Pertama, memutuskan hubungan antara generasi hari ini dengan para leluhur. Kedua, menguasai sejarah, dan ketiga, mendistorsi (melakukan penyimpangan) sejarah.

“Ini dapat menggerus kearifan lokalitas daerah itu, apalagi kalau memiliki historis Raja Jawa mengepung Belanda walaupun gagal. Tapi pada saat yang sama, mereka akan memunculkan masyarakat yang terdidik, mandiri dan jauh dari kearifan lokal,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, Cina tidak terlalu memasalahkan suatu entitas. Tapi bagaimana kepentingan mereka masuk dan mendapatkan garansi. Awalnya, gerakan Cina lebih menitikberatkan pada ekonomi, namun saat ini lebih kepada gerakan politik dengan menjadikan pribumi sebagai patron.

“Jadi kerangkanya tetap arsimetrik war. Otomatis hal ini akan menimbulkan budaya baru, sementara kearifan lokal semakin terpinggirkan. Sebetulnya serangan itu bukan pada ekonomi dan po

Tags:
Redaksi

Penulis: Redaksi

KANTOR REDAKSI :
Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

Berita Terkait

Form Komentar



Masukan 6 kode diatas :

huruf tidak ke baca? klik disini refresh


Komentar Via Facebook


Profil LIRANEWS.COM

LiraNews adalah media online Indonesia yang menyajikan berita terbaru di seluruh indonesia , kebanyakan media online di bangun dari perusahaan besar atau di bangun oleh orang-orang media , Tetapi kami adalah sekumpulan mahasiswa Perguruan tinggi di Jakarta yang senang dengan dunia internet . LiraNews bukanlah yang pertama bergerak di bidang media portal online , Tetapi kami yakin akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk [...]

Facebook

Twitter