KETUA KPU: PARPOL DISEBUT MENDAFTAR, SETELAH PERSYARATAN LENGKAP

KETUA KPU: PARPOL DISEBUT MENDAFTAR, SETELAH PERSYARATAN LENGKAP

Jakarta, LiraNews.com – Partai politik (parpol) yang ingin menjadi peserta Pemilu 2019 wajib mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan yang disebut mendaftar itu setelah dokumen persyaratan lengkap.

“Apabila datang mendaftar tetapi dokumen belum lengkap, maka belum bisa dilakukan pendaftaran, dan diminta mendaftar setelah dokumen sudah lengkap,” ujar Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari.

Pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2019, jelasnya, dilakukan sentralistik. Artinya pendaftaran dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) parpol di KPU, sedangkan parpol di daerah adalah menjadi bagian dari DPP.

Sementara itu khusus untuk daftar nama anggota parpol beserta dokumen salinan kartu tanda anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik diserahkan ke KPU Kabupaten/Kota.

“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan parpol yang pernah lulus verifikasi, tidak perlu diverifikasi lagi, sehingga parpol peserta Pemilu 2014 tidak diverifikasi lagi sepanjang telah memenuhi syarat. Kalau 2014 ada 33 provinsi, sekarang telah menjadi 34 provinsi, berarti masih ada yang perlu diverifikasi,” jelas Hasyim yang juga membidangi Divisi Hukum di KPU RI.

Hasyim juga menegaskan, KPU bekerja dengan asas akuntable dan transparan. Akuntable tersebut ada dua aspek, yaitu artinya bekerja dengan penuh tanggungjawab dan apa yang sudah dikerjakan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Selain itu, semua hasil kinerja tersebut harus bisa diakses oleh semua pihak.

“KPU juga harus bekerja berdasarkan aturan dan SOP yang sudah ditetapkan. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, hal itu harus berjenjang, KPU Kabupaten/Kota bertanya ke KPU Provinsi, apabila belum bisa terjawab, baru ke KPU RI,” kata Hasyim.

Hasyim juga meminta parpol segera menugaskan pengurus parpol yang diberi mandat menjadi petugas penghubung dengan KPU. Selain itu, parpol juga harus segera membuat SK atau Surat Tugas atau Surat Mandat kepada operator yang ditugaskan mengoperasikan aplikasi Sipol.

Operator tersebut harus dengan surat resmi dari parpol, tambah Hasyim, agar tidak terjadi salah orang, salah pihak, dan memang resmi ditugaskan dari parpol. Hal itu penting karena operator tersebut yang akan diberi buku manual panduan dan kunci akses parpol ke aplikasi Sipol.

“Kenapa pemenuhan syarat ini menjadi penting, karena KPU sudah melaksanakan tiga tahap sosialisasi dan ujicoba sipol, namun dari 73 parpol yang terdaftar di Kemenkumham belum semuanya bisa had

Tags:
Redaksi

Penulis: Redaksi

KANTOR REDAKSI :
Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

Berita Terkait

Form Komentar



Masukan 6 kode diatas :

huruf tidak ke baca? klik disini refresh


Komentar Via Facebook


Profil LIRANEWS.COM

Dewan Pengarah :  Mayjen TNI (Purn) Arief Siregar, SH, MH, M.Sc • Mayjen TNI (Purn) Zulfahmi Rizal, M.Sc • Dr. H. Syahrial Yusuf, SE, MM • Prof, Dr, Ir, Marsudi W. Kisworo, M.Sc • Prof, Dr, Ahmad Mubarok Dewan Redaksi :  Drs. HM. Jusuf Rizal, SE, M.Si • M Husnie • Mustaqin Ishak • Ahmad Hadariy, S.Ag Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Indra Lesmana Wakil Pemimpin Redaksi : M. [...]

Facebook

Twitter