JM-PPK: KASUS KENDENG ADALAH DARURAT NAWACITA JOKOWI-JK

JM-PPK: KASUS KENDENG ADALAH DARURAT NAWACITA JOKOWI-JK

Jakarta, LiraNews.com – Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) mengingatkan, bahwa Jokowi-JK menawarkan nawacita dalam visi-misinya sebagai calon Presiden – calon Wakil Presiden. Komitmen dan janji pemimpin bangsa, dokumen resmi yang didaftarkan ke KPU dan hutang kepada seluruh warga negara. Dokumen yang kemudian diturunkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pertanyaannya, bagaimanakah pemenuhan nawacita tersebut setelah 3 tahun mereka menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Masyarakat Pegunungan Kendeng memiliki catatan evaluasi sendiri, bagaimana Negara dan Pemerintah memperlakukan mereka terhadap janji-janji yang dituangkan dalam Nawa Cita.

“Dalam Nawacitanya bisa kita lihat ada beberapa poin terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Janji Jokowi-JK khususnya berkenaan dengan hukum, lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan petani,” ujar Ngatiban dari JM-PPK dalam keterangan pers nya, ditulis Rabu (13/9/2017).

Nawacita, jelasnya, bergerak dari 3 problem pokok bangsa, namun ada dua hal pokok yang satu semangat dalam perjuangan masyarakat petani Kendeng sekarang ini,  yaitu 1)merosotnya kewibawaan negara yang salah satu sebabnya membiarkan pelanggaran HAM, lemah dalam penegakan hukum, sehingga membuat masyarakat semakin tidak percaya pada institusi publik, 2).Kelemahan Sendi Perekonomian Bangsa antara lain semakin memiskinkan Petani, kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan ketergantungan pangan.

Dua masalah yang melatari Nawacita inilah yang kini ditagih kembali oleh masyarakat petani Kendeng. Kewibawaan negara merosot karena pemimpin yang tidak bisa dijadikan tauladan. Gubernur dan perusahaan telah mempermainkan putusan MA. Kalah 2 kali di MA tidak menyurutkan mereka untuk meneruskan pembangunan pabrik semen. Tidak hanya itu, UU yaitu UU Lingkungan Hidup pun dilawan.

“Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah jelas memandatkan penghentian penambangan di sana pun dilanggar. Artinya pembangkangan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah yang jelas merongrong kesatuan negara RI dan menurunkan wibawa menteri, Presiden dan negara secara umum,” katanya.

Dia memaparkan, dalam sendi perekonomian bangsa, kegagalan pemerintah untuk menghentikan pembangkangan hukum dan perusakan lingkungan ini jelas akan mengganggu ketahanan pangan. Selain itu ketidakmampuan melihat dengan jernih kandungan dan manfaat Ka

Tags:
Redaksi

Penulis: Redaksi

KANTOR REDAKSI :
Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

Berita Terkait

Form Komentar



Masukan 6 kode diatas :

huruf tidak ke baca? klik disini refresh


Komentar Via Facebook


Profil LIRANEWS.COM

LiraNews adalah media online Indonesia yang menyajikan berita terbaru di seluruh indonesia , kebanyakan media online di bangun dari perusahaan besar atau di bangun oleh orang-orang media , Tetapi kami adalah sekumpulan mahasiswa Perguruan tinggi di Jakarta yang senang dengan dunia internet . LiraNews bukanlah yang pertama bergerak di bidang media portal online , Tetapi kami yakin akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk [...]

Facebook

Twitter