ACTA: UJI MATERI UU PEMILU BISA SELESAI KURANG DARI 6 BULAN

ACTA: UJI MATERI UU PEMILU BISA SELESAI KURANG DARI 6 BULAN

Jakarta, LiraNews.com - Pihak Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) berharap, pemeriksaan perkara terkait uji materiil UU Pemilu bisa selesai tidak lebih dari 6 bulan. Sehingga parpol-parpol peserta Pemilu memiliki waktu yang cukup untuk menggodok pencalonan capres/cawapres masing-masing.

"Artinya, sebelum jadwal pendaftaran sekitar bulan Juli-Agustus tahun depan," ujar Pembina ACTA, Habiburokhman di gedung MK usai persidangan, Selasa (15/8/2017).

Dalam sidang yang berlangsung selama 15 menit sejak pukul 11.00 WIB itu, Habiburokhman menjelaskan, pihaknya menyerahkan tiga isu utama yang diminta tiga hakim majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK), yakni Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati.

"Jadi, ada dua tahap sidang. Pertama, sidang pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan. Hari ini kami menghadiri pemeriksaan pendahuluan yang kedua perkara Uji Materiil UU Pemilu 2017," terangnya.

Terkait tiga perbaikan permohonan yang diserahkan ke hakim MK, Wakil Ketua ACTA, Muda Ramadani Siregar menambahkan, yang pertama adalah, penguatan argumentasi soal sahnya UU Pemilu tahun 2017 diuji materi meskipun saat didaftarkan tempo hari belum diundangkan dan belum diberi nomor.

"Dalam perbaikan ini, kami menguraikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 UU Pemiu 2017 akan sah menjadi UU paling lambat tanggal 20 Agustus 2017 atau 30 hari sejak rapat paripurna DPR," kata Muda.

Muda memaparkan, sahnya UU Pemilu 2017 ini, bertepatan dengan jadwal pemeriksaan persidangan perdana yang akan digelar paling cepat tanggal 21 Agustus 2017.

"Paling lambat tanggal 16 (Agustus) besok, pukul 14.00 WIB, sudah diserahkan. Setelah lengkap semua tandatangan 12 advokat. Dengan demikian sudah sah jika UU ini diuji materi oleh MK," lanjutnya.

Lalu, isu yang kedua, pihak ACTA memperkuat argumentasi soal legal standing Habiburokhman untuk mengajukan permohonan. ACTA menjelaskan dan bahkan membuat bagan untuk menerangkan hubungan antara presidensial treshold 20 persen parpol pengusul dengan potensi munculnya kartel politik.

"Khususnya, yang bisa memperlemah sistem presidensial dan membuat sulitnya terpenuhi hak pemohon untuk hidup sejahtera lahir dan batin," urainya.

Kemudian, dalam isu ketiga, ACTA menjelaskan bahwa status Habiburokhman sebagai anggota partai Gerindra, tidak bisa menghalanginya untuk mengajukan permohonan uji materiil. Alasannya, karena yang bersangkutan tidak bertindak untuk dan atas nama partai.

"Selain itu dia juga bukan anggota DPR RI yang pernah membahas UU Pemilu 2017 tersebut. Serta, parta

Tags:
Redaksi

Penulis: Redaksi

KANTOR REDAKSI :
Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Tebet
Jakarta Selatan 12810


Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

Berita Terkait

Ada 1 Komentar untuk Berita Ini

  • Cara Mengatasi Kulit Kusam dan Hitam

    16 Agustus 2017 - 15:18:33 WIB

    Sangat bermanfaat sekali informasinya http://ow.ly/A6SY30ervHx

Komentar Via Facebook


Profil LIRANEWS.COM

LiraNews adalah media online Indonesia yang menyajikan berita terbaru di seluruh indonesia , kebanyakan media online di bangun dari perusahaan besar atau di bangun oleh orang-orang media , Tetapi kami adalah sekumpulan mahasiswa Perguruan tinggi di Jakarta yang senang dengan dunia internet . LiraNews bukanlah yang pertama bergerak di bidang media portal online , Tetapi kami yakin akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk [...]

Facebook

Twitter