KEMENAG: PENGGUNAAN DANA HAJI UNTUK INVESTASI TIDAK PERLU IZIN JAMAAH

KEMENAG: PENGGUNAAN DANA HAJI UNTUK INVESTASI TIDAK PERLU IZIN JAMAAH

Jakarta, LiraNews.com - Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan bahwa penggunaan dana haji buat investasi tak perlu izin jamaah.

Demikian diungkapkan Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Kemenag, Ramadan Harisman.

Ramadan menjelaskan, selama ini, ketika pengelolaan dana haji dilakukan Kementerian Agama, para calon jamaah haji telah mengisi dan menandatangani formulir akad wakalah ketika membayar setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Dalam formulir akad wakalah tersebut, calon jamaah haji selaku Muwakkil memberikan kuasa kepada Kementerian Agama selaku Wakil, untuk menerima dan mengelola dana setoran awal BPIH yang telah disetorkan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan akad wakalah juga diatur ketika keuangan haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Ketentuan mengenai pengisian dan penandatangan akad wakalah tersebut diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, dan Bank Penerima Setoran BPIH tentang penerimaan dan pembayaran BPIH," ujarnya melalui siaran persnya, Sabtu (29/7/2017).

UU Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan UU tersebut juga mengatur bahwa BPKH selaku Wakil akan menerima mandat dari calon jamaah haji selaku Muwakkil. Mandat ini untuk menerima dan mengelola dana setoran BPIH.

UU 34/2014 mengamanatkan pengelolaan keuangan haji dilaksanakan oleh BPKH. Badan ini merupakan badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Organ BPKH terdiri atas badan pelaksana dan dewan pengawas yang bertugas mengelola penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Nilai manfaat (imbal hasil) atas hasil pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kepentingan jamaah haji.

Kepentingan jamaah haji antara lain dalam bentuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi BPIH, serta kemaslahatan umat Islam. Ramadan menambahkan, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKH berwenang menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan pelaksanaan UU 34/2014, opsi pengembangan keuangan haji oleh BPKH dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Namun, dalam melakukan penempatan dan/atau investasi keuangan haji, BPKH harus senantiasa mempertimbangkan aspek keamana

Tags:
Redaksi

Penulis: Redaksi

KANTOR REDAKSI

 

 

 


Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

Berita Terkait

Form Komentar



Masukan 6 kode diatas :

huruf tidak ke baca? klik disini refresh


Komentar Via Facebook


Profil LIRANEWS.COM

Dewan Pengarah :  Mayjen TNI (Purn) Arief Siregar, SH, MH, M.Sc • Mayjen TNI (Purn) Zulfahmi Rizal, M.Sc • Dr. H. Syahrial Yusuf, SE, MM • Prof, Dr, Ir, Marsudi W. Kisworo, M.Sc • Prof, Dr, Ahmad Mubarok Dewan Redaksi :  Drs. HM. Jusuf Rizal, SE, M.Si • M Husnie • Mustaqin Ishak • Ahmad Hadariy, S.Ag Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Indra Lesmana Wakil Pemimpin Redaksi : M. [...]

Facebook

Twitter