TIGA HAL MENGAPA AMBANG BATAS CALON PRESIDEN 2019 BERMASALAH?

TIGA HAL MENGAPA AMBANG BATAS CALON PRESIDEN 2019 BERMASALAH?

Jakarta, LiraNews.com - Jika menggunakan perspektif demokrasi, UU Pemilu yang baru saja disahkan DPR 2017 memiliki cacat fundamental. UU ini mengesahkan pemilu serentak bagi presiden dan DPR. UU ini juga menggunakan perolehan suara partai di pemilu 2014 sebagai basis untuk ambang batas capres 2019.

Memang dalam praktek sistem Demokrasi ada banyak nuansa, spt sistem parlementer atau presidential. Kedua nuansa itu sama sahnya. Namun semua nuansa itu tetap tidak melanggar nilai utama yang justru membuat sistem demokrasi itu berharga.

UU Pemilu yang baru disahkan DPR 2017 cacat untuk tiga nilai utama demokrasi. Pangkal utama cacat dari undang undang itu adalah memaksakan hasil pemilu 2014 digunakan sebagai ambang batas untuk calon presiden pada pemilu berikutnya di 2017.

Tiga hal ini mengapa UU Pemilu 2017 itu cacat. Pertama, dilanggarnya prinsip kesamaan hak dan posisi hukum partai politik.

UU yang sama memberikan ruang bagi hadirnya partai baru, yang untuk pertama kali akan ikut pemilu di tahun 2019. Namun partai baru itu tak diberikan hak yang sama kepada partai baru itu untuk menentukan calon presiden. Basis dukungan yang dihitung untuk presidential threshold pemilu 2019 hanya milik partai lama, yang ikut pemilu di tahun 2014 saja.

UU itu melahirkan dua kasta partai politik. Partai lama yang punya basis untuk menentukan capres. Dan partai baru yang hanya menjadi penonton saja, tak punya basis penentu, karena tak ada suaranya pada pemilu 2014.

Sistem demokrasi tak bisa dibangun tanpa didasari hak yang sama peserta pemilu. Bahkan kemudian hasil akhir hak yang sama itu tetap menghasilkan perbedaan besar dan kecil dukungan, itu adalah pilihan warga negara.

Sistem demokrasi memang hanya memberikan equal opportunity, bukan equal result. UU 2017 itu bermasalah karena melanggar prinsip dasar equal opportunity bagi partai baru.

Dalam praktek politik, kita bahkan menyaksikan betapa partai baru sekalipun bisa menjadi partai terbesar hasil pemilu Partai Kadima di Israel misalnya, baru didirikan di tahun 2005. Tapi pada pemilu 2006, ia langsung menjadi partai terbesar.

Kedua, UU itu meniadakan hak warga untuk tak setuju pilihannya pada partai di satu pemilu digunakan untuk basis kekuatan partai itu pada pemilu berikutnya. Situasi politik dan ekonomi, serta kesadaran warga sudah sangat mungkin berbeda.

Setiap warga sangat mungkin mengidolakan partai tertentu dan tokoh tertentu di satu pemilu. Namun pada pemilu berikutnya, partai dan tokoh itu bisa pula berubah justru menjadi musuh utamanya.

Itu sebabnya mengapa dukungan partai

Tags:
Redaksi

Penulis: Redaksi

KANTOR REDAKSI :
Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Tebet
Jakarta Selatan 12810


Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

Berita Terkait


Komentar Via Facebook


Profil LIRANEWS.COM

LiraNews adalah media online Indonesia yang menyajikan berita terbaru di seluruh indonesia , kebanyakan media online di bangun dari perusahaan besar atau di bangun oleh orang-orang media , Tetapi kami adalah sekumpulan mahasiswa Perguruan tinggi di Jakarta yang senang dengan dunia internet . LiraNews bukanlah yang pertama bergerak di bidang media portal online , Tetapi kami yakin akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk [...]

Facebook

Twitter