MENPORA MENAHAN BANTUAN ANGGARAN UNTUK PRAMUKA, ADA APA?

MENPORA MENAHAN BANTUAN ANGGARAN UNTUK PRAMUKA, ADA APA?

Jakarta, LiraNews.com – Kementerian Pemuda dan Olahraga menahan bantuan anggaran untuk Pramuka. Hal ini terkait dengan pernyataan Ketua Kwartir Nasional Pramuka Adhyaksa Dault tentang khilafah saat hadir dalam salah satu acara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Sampai sekarang masih kita pending bantuannya. Sampai ada klarifikasi penjelasan. Ini tindak  lanjut ketegasan dari Perppu Ormas kemarin,” ujar Menpora Imam Nahrawi kepada wartawan di Jakarta, Minggu (23/7/2017).

Dia menegaskan, bahwa organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, kemahasiswaan, dan kepelajaran yang menurut Kemenkumham, Kemendagri, dan perilaku pengurusnya anti Pancasila tidak mendapat dukungan secara finansial.

Terkait Adhyaksa, dia mengaku sudah meminta untuk memberi penjelasan kepada Kemenpora. Namun, hingga saat ini belum ada jawaban dari Adhyaksa.

“Mungkin sudah secara tertulis, tapi belum sampai ke meja saya,” katanya.

Sementara itu, Adhyaksa menjelaskan bahwa surat klarifikasi itu sudah ditayangkan. Ia menduga Menpora belum sempat membaca surat klarifikasi darinya, dan tidak mengikuti klarifikasi terbuka dirinya kepada umum.

“Klarifikasi sudah hamper 2 bulan lalu diviralkan. Pak Imam Nahrawi Sebagai Menpora, saya mengerti kesibukan pejabat tinggi negara seperti beliau, orang terpandang di negeri ini, sehingga mungkin menurutnya seharusnya saya menghadap beliau secara khusus dan langsung menjelaskan panjang lebar dan minta restu dan maaf padanya," kata Adhyaksa.

Ke depan, tambahnya, dirinya siap menghadap jika diminta Menpora demi kepentingan Gerakan Pramuka. Agar kegiatan Raimuna Nasional yang akan dihadiri oleh 15.000 pramuka penegak dan pandega yang akan hadir di Jakarta 3 minggu lagi bisa terlaksana.

“Dan juga tak dicampuradukkan lagi berlarut-larut antara kepentingan Pramuka dengan hal pribadi," tambah mantan Menpora ini.

Adhyaksa mengaku saat itu hadir dalam acara HTI pada 2013 sebagai undangan, bukan simpatisan. Menurut Adhyaksa, sikapnya tegas terhadap Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara.

“Sudah saya jelaskan tentang khilafah panjang lebar. Bagi Adhyaksa Dault, Pancasila dan UUD 45 sebagai dasar negara kita sudah final dan harus kita jaga ini jelas, tegas dan sikap saya sejak dulu," pungkas  Adhyaksa. LN-AZA

    Tags:
    Redaksi

    Penulis: Redaksi

    KANTOR REDAKSI

     

     

     


    Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
    Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


    Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

    Berita Terkait

    Form Komentar



    Masukan 6 kode diatas :

    huruf tidak ke baca? klik disini refresh


    Komentar Via Facebook


    Profil LIRANEWS.COM

    Dewan Pengarah :  Mayjen TNI (Purn) Arief Siregar, SH, MH, M.Sc • Mayjen TNI (Purn) Zulfahmi Rizal, M.Sc • Dr. H. Syahrial Yusuf, SE, MM • Prof, Dr, Ir, Marsudi W. Kisworo, M.Sc • Prof, Dr, Ahmad Mubarok Dewan Redaksi :  Drs. HM. Jusuf Rizal, SE, M.Si • M Husnie • Mustaqin Ishak • Ahmad Hadariy, S.Ag Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Indra Lesmana Wakil Pemimpin Redaksi : M. [...]

    Facebook

    Twitter