ANEH, KENAPA PEMPROV DKI KEMBALIKAN KEUANGAN NEGARA ATAS PEMBELIAN LAHAN SUMBER WARAS

ANEH, KENAPA PEMPROV DKI KEMBALIKAN KEUANGAN NEGARA ATAS PEMBELIAN LAHAN SUMBER WARAS

Jakarta, LiraNews.com - Rencana Pemprov DKI akan turut mengembalikan kerugian perekonomian atau keuangan negara yang timbul atas pembelian lahan rumah sakit sumber waras menimbulkan pertanyaan.

"Jika tidak ada masalah atau indikasi korupsi, mengapa harus ada langkah mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah timbul tersebut ? pihak mana saja yang telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara tersebut ? dan mengapa bisa menimbulkan kerugian keuangan negara? ini harus di selidiki dengan jelas," ujar pengamat politik dan hukum, Kan Hiung, ditulis Minggu (23/7/2017).

Dan jika terjadi pengembalian, kata Mr Kan biasa disapa, harus di telusuri secara detail lagi, keuangan dari pihak mana saja untuk mengembalikan ke negara? darimana saja sumber keuangan untuk melakukan pengembalian tersebut ? Pihak mana saja yang akan melakukan pengembalian? Mengapa harus ada pengembalian ? berapa - berapa jumlah nominal yang akan di kembalikan?

Ini semua harus jelas, menurutnya, jika tidak jelas maka akan menjadi sangat aneh ya?

Perlu kita ketahui secara hak atau wewenang dalam hukum pada lembaga hukum dan tata negara, tingkatan hak atas keputusan hukum itu ada tingkatanya.Tidak bisa melangkah atau mendahului.

"Contoh KPK menyatakan dugaan korupsi pembelian lahan RS.Sumber Waras tidak ditemukan niat jahat," tuturnya.

Dia menegaskan, jika sudah terjadi suatu kasus dugaan korupsi, dan sudah ada timbul kerugian perekonomian atau keuangan negara kemudian sudah terjadi penyimpangan, maka harus adanya tindakan penyelidikan yang serius oleh aparatur penegak hukum.

"Tidak bisa di diamkan atau di bekukan dan atau dimatikan lampunya sampai selama - lamanya," tegasnya.

Menurut pengamatan Kan, disini ada yang tampak tidak sesuai . Sebab yang berhak memutuskan ada niat jahat (Korupsi) atau tidak itu merupakan wewenang atau hak sepenuhnya majelis hakim di pengadilan Tipikor bukan KPK lagi.

Dalam setiap kasus dugaan korupsi jika dalam penyelidikan KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dan menemukan bukti permulaan yang cukup, maka seharusnya KPK hanya berhak sampai batas penyidikan saja.

Selanjutnya naik ketingkat penyidikan dan berkas-berkas diserahkan kepada lembaga kejaksaan, setelah kejaksaan menyatakan P.21, baru dilanjutkan ke pengadilan untuk disidangkan atau diperkarakan, jadi yang akan memproses hukum serta memutuskannya ada atau tidak niat jahat itu di pengadilan, Bukan KPK yang langsung memutuskan tidak ada niat jahat dalam proses penyelidikan.

Sebagaimana diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Djarot S

Tags:
Redaksi

Penulis: Redaksi

KANTOR REDAKSI

 

 

 


Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

Berita Terkait

Form Komentar



Masukan 6 kode diatas :

huruf tidak ke baca? klik disini refresh


Komentar Via Facebook


Profil LIRANEWS.COM

Dewan Pengarah :  Mayjen TNI (Purn) Arief Siregar, SH, MH, M.Sc • Mayjen TNI (Purn) Zulfahmi Rizal, M.Sc • Dr. H. Syahrial Yusuf, SE, MM • Prof, Dr, Ir, Marsudi W. Kisworo, M.Sc • Prof, Dr, Ahmad Mubarok Dewan Redaksi :  Drs. HM. Jusuf Rizal, SE, M.Si • M Husnie • Mustaqin Ishak • Ahmad Hadariy, S.Ag Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Indra Lesmana Wakil Pemimpin Redaksi : M. [...]

Facebook

Twitter