BANGGA YANG KELIRU

BANGGA YANG KELIRU

Jakarta, LiraNewsBeberapa.com - waktu lalu ada berita bahwa simpang susun semanggi yang baru sudah tersambung. Progres Simpang susun yang memiliki bentang beton melingkar sepanjang 80 m dengan biaya Rp345 milyar itu pekerjaannya lebih cepat 3 bulan dari jadwal. Simpang susun baru ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan di sekitar semanggi.

Sudah sering dibahas bahwa simpang susun semanggi ini dibiayai oleh PT Mitra Panca Persada yang merupakan anak perusahaan dari Mori building limited Jepang sebagai bagian dari kompensasi karena perusahaan tersebut kelebihan koefisien luas bangunan. Arti sederhananya adalah perusahaan pengembang membangun melebihi ijin yang diberikan sehingga dihukum untuk membayar denda.

Namun ada yang mengganggu dalam beberapa berita terkait simpang susun semanggi yang baru tersebut. Klaim yang paling mengganggu adalah bahwa simpang susun semanggi itu tidak menggunakan uang APBD sehingga tidak membebani masyarakat jakarta.

Benarkah demikian?

Mungkin yang mengklaim menganggap bahwa itu adalah Corporate Social Responsibility (CSR).

Jelas keliru, denda karena melebihi koefisien luas bangunan itu bukan CSR. Denda itu adalah sanksi yang harus dibayar karena pengembang melanggar. Jika tidak dibayar maka bangunan bakal disegel alias tidak bisa digunakan.

Lalu kemana semestinya denda itu dibayarkan? Denda itu semestinya dibayarkan ke kas Pemda dan menjadi pendapatan pemda DKI.

Jika pengembang membayar dengan membiayai simpang susun semanggi, maka sebenarnya itu adalah uang Pemda bukan uang pengembang. Jelas sekali hal itu bukan merupakan sumbangan atau CSR. Jadi mengklaim tidak membebani warga jakarta dan tidak membebani APBD sebenarnya adalah (maaf) pemikiran dangkal.

Tidak ada di APBD bukan berarti tidak dibiayai oleh uang rakyat. Ini uang rakyat yang belum masuk ke APBD yang "dibajak" di tengah jalan lalu digunakan untuk keperluan yang tidak dibiayai oleh APBD.

Tapi pembangunan itu khan itu untuk keperluan umum?

Ok itu bisa saja dianggap untuk keperluan umum dan tujuannya baik.

Pertanyaannya adalah pantaskah mengerjakan sesuatu yang dianggap baik dengan cara-cara yang tidak baik? Jika memang dianggap baik mengapa tidak diusulkan dalam APBD sehingga semua transparan dan akuntabel?

Wah kalo nanti lewat APBD bisa dicoret DPRD, lama. Nanti dibuat "bancaan" jika lewat APBD seperti kasus UPS.

Mungkin DPRD dianggap bermasalah, tetapi untuk pembangunan infrastruktur lain bisa kok dapat persetujuan DPRD, mulai dari jalan layang non tol khusus busway, fly over maupun underpass.

Jika

Tags:
Redaksi

Penulis: Redaksi

KANTOR REDAKSI :
Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

Berita Terkait

Form Komentar



Masukan 6 kode diatas :

huruf tidak ke baca? klik disini refresh


Komentar Via Facebook


Profil LIRANEWS.COM

Dewan Pengarah : Mayjen TNI (Purn) Arief Siregar, SH, MH, M.Sc • Mayjen TNI (Purn) Zulfahmi Rizal, M.Sc • Dr. H. Syahrial Yusuf, SE, MM • Prof, Dr, Ir, Marsudi W. Kisworo, M.Sc • Prof, Dr, Ahmad Mubarok Dewan Redaksi : Drs. HM. Jusuf Rizal, SE, M.Si • M Husnie • Mustaqin Ishak Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi :Drs. HM. Jusuf Rizal, SE, M.Si Wakil Pemimpin Redaksi :M. [...]

Facebook

Twitter