KPK, PERLU DIBENAHI ATAU DIBUBARKAN?

KPK, PERLU DIBENAHI ATAU DIBUBARKAN?

Mojokerto, LiraNews.com - Topik, catatan ini menarik untuk di bicarakan di ruang ini. Kenapa? Karena selama 15 tahun usia KPK sejak ada belum pernah di evaluasi keberadaan nya. Manfaat atau mudharat lembaga ad hoc ini. Publik perlu di beri tahu kinerja KPK selama 15 tahun ini. Apa saja capaian nya juga apa saja kelemahan nya dan kekurangan nya.

Dari sejarah kepemimpinan nya dapat direkam sejak lahir sampai saat ini. Sudah beberapa jilid kepemimpinan sejak era Antasari Azhar, Abraham Samad hingga Agus Raharjo. Prestasi KPK dalam tangani kasus2 Big Fish yang bernilai Triliunan sudah kah bisa tuntas? Atau kasus2 itu menjadi ajang tawar menawar dalam deal2 politik dan kekuasaan?

Sebut saja, Kasus2 seperti: BLBI, Century, Bustransjkt, mafia migas, Sumber Waras, Tanah Cengkareng, Taman BMW, Dana Ahok Center, Reklamasi dan Dana nya di pilgub, E-KTP, apakah KPK dapat bertindak secara profesional dan transparan? Adakah yg sdg dapat di tuntaskan KPK? Ataukah KPK malah sengaja menutupi kasus2 di atas karena mendapat tekanan dan pesanan pihak2 tertentu?

Bahkan belakangan KPK malah terlihat lakukan aksi Tricking dengan OTT terhadap kasus ecek2 yang bernilai jutaan rupiah? Padahal tindakan itu semacam lipstik saja sifat nya di banding kan dengan misi besar yang harus di emban KPK.

Dan lebih miris lagi adalah dana yang di gunakan KPK untuk selamatkan keuangan negara jauh lebih besar dari dana yg seharus nya di selamatkan. Tidak kah ada unsur korupsi yang di lakukan oleh KPK dalam operasi nya? Tidak KPK kah membebani keuangan Negara?

Lalu, kalau KPK sendiri Korupsi, siapa yang usut KPK? Sedangkan selama ini baru ada evaluasi atas kinerja KPK yg sekarang sedang di adakan oleh Pansus Angket KPK. Bahkan Hasil Audit BPK atas Keuangan KPK perlu di lakukan, karena menurut Prof Romli Atmakusumah, KPK dan Lemabaga pegiat Anti Korupsi ICW di tengarai menerima dana asing.

Mestinya KPK dapat di monitor atau di awasi oleh DPR dalam kapasitas nya sebagai lembaga pengawasan atas fungsi2 pemerintahan. Tidak perlu menunggu pansus angket dulu baru lakukan fungsi pengawasan. Dengan demikian, maka kasus2 big fish yang rugikan keuangan negara trilunan, bahakan ratusan trilunan seperti BLBI itu dapat di awasi oleh Parlemen.

Dan terlebih lagi, adalah pengawasan kepada KPK yang karena satu dan lain hal sehingga menjadi alat politik dan kekuasaan. Sebagai contoh: kenapa KPK tidak berani tetapkan tersangka dalam kasus Sumber Waras, Tanah Cengkareng, Reklamasi, padahal pelanggaran dan kerugian nya sudah sangat jelas.

Apakah karena, jika kasus2 itu di usut akan menyentuh Presiden

Tags:
Redaksi

Penulis: Redaksi

KANTOR REDAKSI :
Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

Berita Terkait

Form Komentar



Masukan 6 kode diatas :

huruf tidak ke baca? klik disini refresh


Komentar Via Facebook


Profil LIRANEWS.COM

LiraNews adalah media online Indonesia yang menyajikan berita terbaru di seluruh indonesia , kebanyakan media online di bangun dari perusahaan besar atau di bangun oleh orang-orang media , Tetapi kami adalah sekumpulan mahasiswa Perguruan tinggi di Jakarta yang senang dengan dunia internet . LiraNews bukanlah yang pertama bergerak di bidang media portal online , Tetapi kami yakin akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk [...]

Facebook

Twitter