YLBHI DUKUNG AKSI MOGOK HAK AWAK MOBIL TANGKI PERTAMINA

YLBHI DUKUNG AKSI MOGOK HAK AWAK MOBIL TANGKI PERTAMINA

Jakarta, LiraNews.com - Ketua Umum YLBHI, Asfinawati mengatakan, bahwa pihaknya merespon aksi mogok kerja yang dilakukan oleh  awak mobil tanki (AMT) Pertamina.

" YLBHI menyatakan dukungannya dan memberikan beberapa catatan hukum atas konflik perburuhan yang terjadi," ujarnya.

Pertama, jelasnya, Pertamina adalah salah satu perusahaan strategis negara sebagai penyokong kewajiban menyejahterakan rakyat. Hal ini tampak dalam sejarah yang ditulis oleh Pertamina sendiri yang menunjukkan negara menginvetaris ladang-ladang minyak peninggalan Belanda.

Pemerintah Indonesia saat itu melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan minyak yang ada.

Pada tahun 1960, pemerintah bahkan merestrukturisasi PT Permina menjadi PN Perminta untuk mewujudkan kebijakan pemerintah bahwa yang berhak melakukan eksplorasi minyak dan gas di Indonesia adalah negara.

Pada tahun 1968, PN PERMINA yang bergerak di bidang produksi digabung dengan PN PERTAMIN yang bergerak di bidang pemasaran guna menyatukan tenaga, modal dan sumber daya yang kala itu sangat terbatas.

"Perusahaan gabungan tersebut dinamakan PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (Pertamina)," katanya.

Pemerintah, tambahnya, kemudian menerbitkan UU 8/1971 yang mengatur Pertamina melaksanakan pengusahaan migas mulai dari mengelola dan menghasilkan migas dari ladang-ladang minyak di seluruh wilayah Indonesia, mengolahnya menjadi berbagai produk dan menyediakan serta melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas di seluruh Indonesia.

Kedua, melihat salah satu alasan aksi kawan-kawan AMT Pertamina yaitu hubungan kerja outsourcing jelas terlihat adanya pembangkangan hukum yang dilakukan perusahaan yaitu:

Mempekerjakan pekerja kontrak untuk corak pekerjaan yang tidak bersifat sementara;

Memanipulasi dan mengaburkan hubungan kerja dengan mengubah hubungan kerja kontrak menjadi outsorcing;

Tidak menaati nota pengawasan yang menyatakan hubungan kerja adalah hubungan kerja tetap.

Ketiga, YLBHI melihat skema outsourcing yang dilakukan Pertamina sesungguhnya merupakan bentuk privatisasi yang disembunyikan.

Di balik masalah pekerja yang di outsourcing, sesungguhnya Pertamina sedang mengalihkan pekerjaannya/satu bagian dari lini menyeluruh dari yang dibayangkan UU 8/1971.

Dalam hal ini sebenarnya telah terjadi privatisasi yaitu kepemilikan aset publik dalam hal ini jasa (pengangkutan BBM) telah dipindahkan ke swasta.

"Hal ini jelas menyalahi konstitusi seperti yang ditunjukkan dalam beberapa putusan MK yang menolak privatisasi air dan listrik," uca

Tags:
Redaksi

Penulis: Redaksi

KANTOR REDAKSI :
Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

Berita Terkait

Form Komentar



Masukan 6 kode diatas :

huruf tidak ke baca? klik disini refresh


Komentar Via Facebook


Profil LIRANEWS.COM

LiraNews adalah media online Indonesia yang menyajikan berita terbaru di seluruh indonesia , kebanyakan media online di bangun dari perusahaan besar atau di bangun oleh orang-orang media , Tetapi kami adalah sekumpulan mahasiswa Perguruan tinggi di Jakarta yang senang dengan dunia internet . LiraNews bukanlah yang pertama bergerak di bidang media portal online , Tetapi kami yakin akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk [...]

Facebook

Twitter