DIKRIMINALISASI DITRESKRIMSUS POLDASU, PRESIDEN LIRA, HM. JUSUF RIZAL GUGAT PRA PERADILAN

DIKRIMINALISASI DITRESKRIMSUS POLDASU, PRESIDEN  LIRA, HM. JUSUF RIZAL GUGAT PRA PERADILAN

Medan, LiraNews.com – Tim kuasa hukum Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), HM. Jusuf Rizal menilai adanya malapraktek hukum (kriminalisasi) dalam penetapan tersangka yang menimpa kliennya. Penetapan tersangka sesuai Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 310 KUHP oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara penuh dengan rekayasa. Mulai dari proses penyidikan, penyidikan hingga penetapan tersangka memiliki banyak kejanggalan.

“Kami menilai ada praktek yang melawan hukum, rekayasa dan kriminalisasi dalam penetapan tersangka klien kami, tidak hanya penuh kejanggalan, tetapi juga berdasarkan bukti-bukti dokumen yang kami pelajari selama proses penyidikan dan penyidikan mengandung banyak kelemahan,” tegas Ketua Tim Hukum, HM. Jusuf Rizal, Lucky Omega, SH, MH didampingi kuasa hukum lain R. Subhan Fasrial,SH, MH dan Faisal Nasution, SH kepada media di Medan, Sumatera Utara.

Menurut Subhan Fasrial secara kronologis masalah ini bermula dari munculnya kebijakan dari Dewan Pendiri LSM LIRA dalam rapat mengenai penerbitan SK DPP LSM LIRA Nomor : 001/Dewan Pendiri/Kep/X/2015tentang Penetapan Olivia Elvira (Ollis Datau) hasil Munas sebagai Presiden LSM LIRA serta Susunan Pengurus DPP LSM LIRA, Periode 2015-2020 yang hanya ditandatangani oleh salah satu Dewan Pendiri dari 5 (lima) orang. Rapat memutuskan agar SK tersebut dicabut untuk diterbitkan SK baru yang diketahui dan ditandatangani oleh seluruh Dewan Pendiri LSM LIRA.

Namun Ollis Datau dengan adanya pencabutan SK oleh Dewan Pendiri LSM LIRA tidak terima dan membuat laporan ke Bareskrim Mabes Polri, 30 Maret 2016 atas pencemaran nama baik melalui elektronik sebagaimana UU ITE Tahun 2008. Namun penanganan kasusnya dilimpahkan ke Ditreskrimsus Polda Sumut, karena tempat kejadian dimana terlapor, HM. Jusuf Rizal, pada 4 Maret 2016 memberikan keterangan kepada media, tentang alasan pencabutan SK yang dimuat oleh media cetak dan elektronik di Medan.

Pencabutan SK untuk diterbitkan SK baru berdasarkan AD/ART LSM LIRA sesungguhnya merupakan kewenangan Dewan Pendiri LSM LIRA selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi yang mereka dirikan(BAB VIII AD Pasal 9). Masalah perselisihan pengurus dan relawan juga telah diatur pada BAB XIV Pasal 15 Ayat 3, bahwa segala tindakan organisasi sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan pengurus dan relawan tidak dapat diganggu gugat secara hukum di luar internal organisasi, serta Pasal 4 dalam SK Nomor :001/Dewan Pendiri/Kep/X/2015 yang menyebutkan bilamana akan kesalahan pada penerbitan SK dapat dibetulkan kemu

Tags: hukum
Redaksi

Penulis: Redaksi

KANTOR REDAKSI :
Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

Berita Terkait

Form Komentar



Masukan 6 kode diatas :

huruf tidak ke baca? klik disini refresh


Komentar Via Facebook


Profil LIRANEWS.COM

Dewan Pengarah :  Mayjen TNI (Purn) Arief Siregar, SH, MH, M.Sc • Mayjen TNI (Purn) Zulfahmi Rizal, M.Sc • Dr. H. Syahrial Yusuf, SE, MM • Prof, Dr, Ir, Marsudi W. Kisworo, M.Sc • Prof, Dr, Ahmad Mubarok Dewan Redaksi :  Drs. HM. Jusuf Rizal, SE, M.Si • M Husnie • Mustaqin Ishak • Ahmad Hadariy, S.Ag Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Indra Lesmana Wakil Pemimpin Redaksi : M. [...]

Facebook

Twitter