PENAMBAHAN KOMISIONER BAWASLU DAN KPU MENAMBAH BEBAN NEGARA

PENAMBAHAN KOMISIONER BAWASLU DAN KPU MENAMBAH BEBAN NEGARA

Jakarta, LiraNews.com - Rencana Pansus Pemilu DPR RI untuk menambah jumlah Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), dinilai akan semakin membuat beban negara semakin besar.

“Penambahan komisoner tentu saja akan semakin menambah beban keuangan negara. Sudah menjadi suatu keharusan, penambahan komisioner akan berkonsekuensi langsung terhadap kebutuhan gaji selama 5 tahun, biaya perjalanan dinas, kendaraan, rumah dinas, sekretaris, staf dan kebutuhan pendukung lainnya.” ujar Ketua Kajian Jurnalis Peduli Pemilu (KJPP), D. Roy Wijaya dalam keterangannya, Kamis (10/6/2017).

Saat ini, ungkapnya, untuk gaji seorang Ketua KPU sebesar Rp 43.110.000. Sementara untuk anggota KPU pusat Rp 39.985.000.

Sementara untuk gaji Ketua KPU Provinsi Rp 20.215.000, lalu anggotanya sebesar Provinsi Rp 18.565.000, kemudian untuk ketua KPU Kabupaten / Kota Rp 12.523.000 dan anggotanya Rp 11.573.000.

"Dan gaji untuk Komisioner Bawaslu RI hingga ke daerah juga diperkirakan tidak jauh berbeda," katanya.

Selain itu, lanjutnya, dalam hal kinerja juga akan menjadi kendala tersendiri. Karena, menurutnya, ada beberapa alasan untuk tidak perlu menambah jumlah anggota KPU dan Bawaslu. Namun pemerintah justru hanya perlu memberikan penguatan pada sekretariat dan suporting staf di masing-masing lembaga.

“Tantangannya bukan pada penguatan penambahan jumlah Komisioner KPU dan Bawaslu, namun memperkuat terhadap sekretariat dan suport staf yang ada di masing-masing lembaga," cetusnya.

Roy menambahkan jika dukungan sekretariat yang kuat sangatlah dibutuhkan, karena sekretariat yang akan melaksanakan seluruh unit tugas teknis dalam penyelenggaraan pemilu dari kebijakan yang dibuat oleh komisioner.

Selain itu pemaksaan untuk menambah jumlah Komisioner KPU dan Bawaslu dalam waktu dekat, dirasakan Roy justru akan mengganggu pelaksanaan pemilukada dan pemilu yang akan berlangsung tahun 2018 dan 2019.

“Jika pada saat yang sama juga akan dilaksanakan seleksi terhadap anggota KPU dan Bawaslu yang baru, akan semakin memberatkan tantangan dalam menyelenggarakan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019," katanya.

Menurutnya hal itu hanyalah akan memperumit masalah, karena sulit untuk mencapai konsensus dalam mengambil keputusan dalam membangun kebijakan saat pemilu dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2019 mendatang. LN-AZA

 

    Tags:
    Redaksi

    Penulis: Redaksi

    KANTOR REDAKSI :
    Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
    Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


    Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

    Berita Terkait

    Form Komentar



    Masukan 6 kode diatas :

    huruf tidak ke baca? klik disini refresh


    Komentar Via Facebook


    Profil LIRANEWS.COM

    LiraNews adalah media online Indonesia yang menyajikan berita terbaru di seluruh indonesia , kebanyakan media online di bangun dari perusahaan besar atau di bangun oleh orang-orang media , Tetapi kami adalah sekumpulan mahasiswa Perguruan tinggi di Jakarta yang senang dengan dunia internet . LiraNews bukanlah yang pertama bergerak di bidang media portal online , Tetapi kami yakin akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk [...]

    Facebook

    Twitter