AHOK DITUNTUT SATU TAHUN PENJARA, AHLI HUKUM SEBUT KEADILAN SUDAH MATI RASA

AHOK DITUNTUT SATU TAHUN PENJARA, AHLI HUKUM SEBUT KEADILAN SUDAH MATI RASA

Jakarta, LiraNews.com – Persidangan kasus penistaan agama ke-20 dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Kamis (20/4/2017) yang digelar di Auditorium Gedung Kementerian Pertanian RI di Ragunan, Jakarta Selatan hasilnya sungguh mengejutkan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya menuntut Ahok dengan pidana 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan. Hal ini sangat tidak adil bila dibandingkan dengan para penista agama pendahulu Ahok. Sebut saja Arswendo dan Rusgiani.

Pakar hukum, Dr. Eggi Sudjana, SH, MSi menilai, tuntutan 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun itu maknanya Ahok bebas tidak kena hukuman apapaun. Kecuali selama 2 tahun kedepan Ahok melakukan kejahatan yang sama, maka baru bisa dihukum yang 1 tahun tersebut.

“Ini sungguh tragedi penegakkan hukum di indonesia kepada penista agama sementara yurisprudensi setiap penista agama ditahan dan kemudian di penjarakan ! Makna lain nya karena Ahok tidak dituntut maksimal 5 tahun maka Ahok tidak dicopot gubernurnya sampai dengan bulan oktober 2017,” katanya.

Sedangkan, Mursito, S.H. Hakim Ad-Hoc PHI menegaskan, pengadilan tersebut terlalu kasar. Dia menilai Jaksa telah melakukan akrobat hukum.

“Terlalu kasar Jaksa membuat akrobat hukum. Keadilan sdh Mati rasa (imun), tapi Allah tidak tidur dan maha adil,” katanya.

Sementara itu, mantan anggota DPR RI, Djoko Edhi Abdurrahman, S.H., M.H. menilai JPU amatiran. Surat dakwaan dan tuntutan bertolak belakang. Di dakwaan, JPU mendakwa Ahok dengan Pasal 156 a huruf a (ancaman hukuman 5 tahun). Di tuntutan oleh JPU, Pasal 156 a tak terbukti, primernya. Tapi kata JPU yang terbukti adalah Pasal 156 (subsidernya).

JPU juga curang. Tuduhan dari Penyidik ada dua: melanggar pasal 156 a huruf a, dan pasal 28 UU ITE ujaran kebencian. Tak ada Pasal 156. Oleh JPU, pasal 28 UU ITE diganti dengan Pasal 156 (penistaan antar golongan).

“Kapan ada masalah antar golongan? Tak ada! Golongan apa dengan golongan apa? Ahok bukan golongan Pak Jaksa. Emang Syiah versus Sunny, atau Islam Gafatar versus Islam Agama. Gitu aja sampean repot. Ngaco berat. Kalau sudah terbukti pernyataan kebencian, ujarannya menjadi ujaran kebencian pada Pasal 28 UU ITE. Itu otomatis Pak Jaksa. Ayak-ayak wae,” cetusnya.

Apalagi, katanya, JPU menuntut hukuman percobaan pula. Tak pernah ada ancaman hukuman blasphemi seperti itu sepanjang Indonesia merdeka.

Untuk menutupi rekayasa, dihadirkan jaksa yang jadi JPU di kasus Jessica agar publik percaya. Tetap distrust, pak

Tags:
Redaksi

Penulis: Redaksi

KANTOR REDAKSI :
Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Jakarta Selatan


Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

Berita Terkait

Form Komentar



Masukan 6 kode diatas :

huruf tidak ke baca? klik disini refresh


Komentar Via Facebook


Profil LIRANEWS.COM

Dewan Pengarah :  Mayjen TNI (Purn) Arief Siregar, SH, MH, M.Sc • Mayjen TNI (Purn) Zulfahmi Rizal, M.Sc • Dr. H. Syahrial Yusuf, SE, MM • Prof, Dr, Ir, Marsudi W. Kisworo, M.Sc • Prof, Dr, Ahmad Mubarok Dewan Redaksi :  Drs. HM. Jusuf Rizal, SE, M.Si • M Husnie • Mustaqin Ishak • Ahmad Hadariy, S.Ag Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Indra Lesmana Wakil Pemimpin Redaksi : M. [...]

Facebook

Twitter