PEKERJA JICT TANDA TANGANI MOSI TIDAK PERCAYA DAN SEGEL RUANG DIREKSI

PEKERJA JICT TANDA TANGANI MOSI TIDAK PERCAYA DAN SEGEL RUANG DIREKSI

Jakarta, LiraNews.com - Ribuan Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) menandatangani mosi tidak percaya dan menyegel ruang Direksi setelah melakukan rapat akbar serta doa bersama di halaman kantor perusahaan. Hal ini dilakukan karena manajemen JICT dan Pelindo II terus membiarkan potensi kisruh di pelabuhan Tanjung Priok.

Permasalahan berakar pada perpanjangan JICT yang menabrak hukum dan merugikan negara. Hal ini sudah dibuktikan oleh DPR lewat penyelidikan Pansus Angket Pelindo II dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Namun, saat parlemen dan BPK sedang melakukan investigasi, uang sewa perpanjangan JICT terus ditagih oleh Pelindo II," ujar Ketua Serikat Pekerja PT JICT, Nova Sofyan Hakim.

Uang sewa tersebut, katanya,  digunakan untuk membayar bunga hutang global bond karena beberapa proyek masih dalam tahap pra feasibility study saat obligasi diterbitkan.

Alih-alih bunga global bond dibayar melalui proyek-proyek pelabuhan sesuai proposal penerbitan, malah pekerja JICT yang dirugikan oleh skema paksa tersebut.

Hal ini berdampak terhadap permasalahan industrial di Tanjung Priok. Direksi JICT bersama Pelindo II sebagai perusahaan induk, cenderung mengabaikan hak-hak pekerja. Diantaranya, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlarut, insentif kinerja diingkari dan hak pekerja dipotong sampai 40% karena uang sewa yang dipaksakan akibat perpanjangan JICT.

"Padahal jika dikelola sendiri oleh Indonesia, manfaat JICT jauh lebih besar baik bagi Pelindo II maupun bagi negara," katanya.

Dengan adanya pembiaran potensi konflik dan politisasi tersebut, lanjutnya, justru akan mengganggu iklim kondusif pelabuhan dan berdampak terhadap _dwelling time_.

Produktivitas di JICT sedang dalam kinerja terbaik dan kapal-kapal besar akan masuk. Justru dengan sikap kontraproduktif Direksi JICT dan Pelindo II, malah akan menurunkan motivasi pekerja sehingga berdampak terhadap dwelling time.

Seharusnya Pelindo II tidak melakukan politisasi pekerja dan tetap berpegang teguh pada tata kelola perusahaan yang baik, sehingga iklim kondusif pelabuhan bisa terwujud.

Dalam hal dwelling time, SP JICT sudah pernah menyerahkan hasil studi faktual berikut solusi ke beberapa stakeholders. Ternyata ada kesesuaian dengan implementasi hasil studi dan penegakan hukum.

Untuk itu, pekerja berencana melakukan aksi industrial besar-besaran. Jika sampai ini terjadi, publik pun dapat menilai, siapa yang jadi biang keladi gaduh. Tahun 2015, Kapolda Tito Karnavian pernah turun membereskan politisasi Direksi Pelindo II di JICT.

Tags:
Redaksi

Penulis: Redaksi

KANTOR REDAKSI :
Graha Perwira, Gd. Gajah Blok AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111 Tebet
Jakarta Selatan 12810


Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

Berita Terkait


Komentar Via Facebook


Profil LIRANEWS.COM

LiraNews adalah media online Indonesia yang menyajikan berita terbaru di seluruh indonesia , kebanyakan media online di bangun dari perusahaan besar atau di bangun oleh orang-orang media , Tetapi kami adalah sekumpulan mahasiswa Perguruan tinggi di Jakarta yang senang dengan dunia internet . LiraNews bukanlah yang pertama bergerak di bidang media portal online , Tetapi kami yakin akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk [...]

Facebook

Twitter