KPK: biaya politik tinggi dorong korupsi

KPK: biaya politik tinggi dorong korupsi

GlobalNews - Bandarlampung Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, Handoyo Sudradjat, mengingatkan biaya politik yang tinggi dalam pencalonan kepala daerah, akan mendorong pejabat melakukan korupsi.

"Ini artinya, biaya politik yang tinggi bisa memiliki potensi besar mendorong setiap calon kepala daerah yang terpilih, kemudian dipenjarakan setelah menduduki jabatannya karena melakukan korupsi untuk mengembalikan biaya politik itu," ujar Handoyo, di Bandarlampung, Kamis.

Karena itu, dia menyatakan, seharusnya para politikus dapat berpikir ulang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, jika tidak memiliki integritas yang baik.

"Sepatutnya berpikir ulang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, karena biaya pencalonan yang normal saja akan cukup mahal, dan tidak mungkin modal politik itu dapat kembali dalam hitungan lima tahun ke depan," ujar dia lagi.

Handoyo mengemukakan, bila hanya mengandalkan gaji sebagai kepala daerah yang hanya berkisar antara Rp20 juta sampai Rp60 juta, tidak mungkin bisa mengembalikan modal politik pencalonan sebelumnya.

Dia mencontohkan, pencalonan kepala daerah di Yogyakarta, untuk biaya politik secara normal bisa mencapai Rp6 miliar.

Padahal, pendapatan per bulan sekelas kepala daerah hanya berkisar Rp20 juta sampai Rp60 juta.

Artinya, kata dia, pendapatan yang diperoleh itu belum bisa menutupi biaya modal pencalonan.

"Perlu dipikir ulang sebelum mencalonkan diri, sudah dibebankan dengan biaya besar, bagaimana bisa mendedikasikan diri secara optimal jika begitu menjabat langsung dibebankan pengembalian modal politik yang mahal sebelumnya," kata dia.

Padahal Indonesia ini, menurut dia, membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas tinggi.

SATU LAGI SAYAP BARU JOKOWI DUA PERIODE "RUMAH...

  • Iklan Sidebar Kanan Detail Berita 300x320

    Berita Foto

    • Polling

      Hal apakah yang menurut Anda menjadi perioritas untuk menjadikan Jakarta, sebagai ibu kota negara yang lebih baik?
       Kemacetan Lalu-lintas
       Sarana dan Prasarana Umum
       Transportasi Massal

      Iklan Sidebar Kanan Detail Berita 300x320

    Profil LIRANEWS.COM

    Dewan Pengarah :  Mayjen TNI (Purn) Arief Siregar, SH, MH, M.Sc • Mayjen TNI (Purn) Zulfahmi Rizal, M.Sc • Dr. H. Syahrial Yusuf, SE, MM • Prof, Dr, Ir, Marsudi W. Kisworo, M.Sc • Prof, Dr, Ahmad Mubarok Dewan Redaksi :  Drs. HM. Jusuf Rizal, SE, M.Si • M Husnie • Mustaqin Ishak • Ahmad Hadariy, S.Ag Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Indra Lesmana Wakil Pemimpin Redaksi : M. [...]

    Facebook

    Twitter